Karya Indonesia – Nasib PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan tekstil dan garmen terbesar di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang tengah menghadapi ancaman pailit dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, menjadi sorotan.
Serikat buruh menduga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) akan terlibat langsung dalam upaya penyelamatan perusahaan tersebut.
Dugaan ini mencuat setelah Menteri BUMN Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, hadir dalam konferensi pers terkait Sritex di Kantor Presiden pada Senin (3/3/2025).
Erick terlihat berdiri di antara Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Koordinator Serikat Pekerja Sritex, Slamet Kaswanto.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, mengungkapkan keyakinan bahwa Danantara berpotensi menjadi aktor kunci dalam penyelamatan Sritex.
KSPN, yang menaungi serikat pekerja di tiga dari empat perusahaan di bawah Grup Sritex, menyebut skema penyelamatan bisa dilakukan melalui lelang aset atau penyewaan alat-alat produksi oleh pemerintah dengan dukungan dana dari Danantara.
“Jika aset Sritex bernilai sekitar Rp9 triliun, jumlah itu terbilang kecil bagi Danantara yang mengelola dana hingga Rp14 ribu triliun,” kata Ristadi saat ditemui di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Rabu (5/3).
Utang Sritex Jauh Melampaui Aset
Sritex tercatat menanggung utang sebesar US$1,6 miliar (setara Rp25,1 triliun dengan kurs Rp15.735 per dolar AS) kepada 28 bank.
Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan nilai aset perusahaan yang hanya US$653,51 juta atau sekitar Rp10,12 triliun. Kondisi ini memicu kekhawatiran ribuan buruh terkait risiko PHK massal.
Ristadi menegaskan, kapasitas finansial Danantara yang mengelola triliunan rupiah dinilai mampu menjadi penopang bagi Sritex.
“Danantara punya sumber daya yang jauh lebih besar. Jika mereka turun tangan, peluang penyelamatan aset dan lapangan kerja lebih terbuka,” ujarnya.
Harapan Buruh: Cegah PHK dan Transparansi
Serikat pekerja berharap keterlibatan Danantara tidak hanya fokus pada penyelamatan aset, tetapi juga memprioritaskan nasib ribuan karyawan.
Slamet Kaswanto, Koordinator Serikat Pekerja Sritex, menegaskan bahwa PHK massal harus dihindari dengan segala cara.
“Kami meminta pemerintah dan Danantara memastikan proses penyelamatan dilakukan secara transparan. Jangan sampai ada kepentingan tertentu yang merugikan buruh,” tegas Slamet.
Peran Erick Thohir dan Langkah Pemerintah
Keberadaan Erick Thohir dalam konferensi pers di Kantor Presiden memperkuat dugaan keterlibatan Danantara.
Sebagai Menteri BUMN sekaligus Ketua Dewan Pengawas Danantara, Erick diyakini menjadi penghubung antara pemerintah dan badan investasi tersebut dalam merancang skema penyelamatan.
Hingga kini, pemerintah belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana detail penyelamatan Sritex. Namun, langkah ini dipandang krusial untuk menjaga stabilitas sektor industri tekstil nasional dan mencegah gelombang PHK yang lebih besar.
Tantangan dan Prospek ke Depan
Meski demikian, analis ekonomi menilai penyelamatan Sritex tidak mudah.
Selain beban utang yang besar, perusahaan juga menghadapi tantangan dari persaingan global dan transisi industri ke arah yang lebih berkelanjutan.
“Jika Danantara berhasil mengambil alih dan mengelola aset Sritex, ini bisa menjadi contoh bagaimana BUMN dan badan investasi pemerintah berkolaborasi menyelamatkan aset strategis,” kata Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, dalam keterangan terpisah.
Sementara itu, ribuan buruh Sritex masih menunggu kepastian nasib mereka.
Mereka berharap keputusan yang diambil tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya.
