Karya Indonesia – Video monolog Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang membahas peluang besar Indonesia di tengah tantangan global, terutama puncak bonus demografi pada 2030-2045, menjadi sorotan publik. Unggahan tersebut melalui saluran YouTube resmi Gibran memicu beragam reaksi, mulai dari kritik hingga pembelaan dari berbagai pihak, termasuk anggota partai politik dan Istana.
Isi Monolog Gibran: Memanfaatkan Bonus Demografi untuk Kemajuan Bangsa
Dalam video monolognya, Gibran menyoroti pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi sebagai langkah strategis untuk mendorong kemajuan bangsa. Ia menggarisbawahi bahwa Indonesia, meskipun menghadapi tantangan global seperti ekonomi, perang dagang, geopolitik, dan perubahan iklim, tetap memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang.
“Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan. Berada di tengah beragamnya tantangan global, baik itu ekonomi, perang dagang, geopolitik, maupun perubahan iklim yang membawa perubahan di berbagai sektor. Tapi di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang besar, sebagai negara yang menaungi kehidupan 284 juta penduduknya, harus tetap tumbuh, harus tetap lincah, dan adaptif,” kata Gibran dalam video tersebut.
Gibran juga menegaskan bahwa Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada 2030-2045, di mana lebih dari separuh penduduknya akan berada di usia produktif. Momentum ini, menurutnya, hanya terjadi sekali dalam peradaban bangsa dan harus dimanfaatkan dengan baik.
“Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, di mana generasi produktif, generasi muda, memiliki proporsi yang lebih besar, sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kemajuan,” ujarnya.
Gibran mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengelola peluang ini demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
Kritik dari PDIP: “Jangan Terlalu Banyak Bikin Video”
Meski mendapat apresiasi dari beberapa kalangan, video monolog Gibran menuai kritik dari Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus. Ia menilai bahwa Gibran sebaiknya lebih fokus bekerja dibandingkan membuat banyak video.
“Ya kalau menurut saya sih jangan terlalu banyak bikin video lah ya. Kerja aja gitu loh,” kata Deddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/4).
Deddy juga menyindir aktivitas Gibran dengan menyebut contoh Dedi Mulyadi, tanpa merinci lebih lanjut maksud komentarnya.
“Video terus, nggak habis-habis. Nanti sama kayak Pak Dedi Mulyadi lagi,” ujarnya.
Pembelaan Relawan Jokowi: Kritik Deddy Tidak Esensial
Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Utje Gustaf Patty, membela Gibran dan menilai kritik Deddy tidak relevan. Menurut Utje, pernyataan Deddy hanya bertujuan untuk menarik perhatian publik tanpa substansi yang jelas.
“Memang berapa banyak video yang dibuat Pak Wapres? Beberapa orang merasa mereka harus bicara agar tetap exist, biarpun nggak ada esensinya, yang penting bicara. Mungkin Deddy seperti itu,” kata Utje saat dihubungi, Rabu (23/4).
Utje juga menilai Deddy tidak peduli dengan kebenaran ucapannya dan cenderung memiliki rasa tidak suka terhadap keluarga Jokowi.
“Kalau Deddy yang penting ngomong, mau benar atau tidak benar, dia nggak peduli,” katanya.
“Sepertinya kombinasi level akut,” tambah Utje.
Pembelaan Istana: Komunikasi Langsung Penting untuk Hindari Bias Informasi
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, memberikan pembelaan terhadap langkah Gibran. Ia menyebut bahwa video monolog merupakan salah satu bentuk komunikasi langsung kepada masyarakat, yang penting untuk menghindari bias informasi.
“Ya ada banyak cara komunikasi para pejabat, Pak Presiden, Pak Wapres, Pak Menteri dan seluruh pejabat yang lain tentu punya kepentingan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat,” ujar Juri di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Minggu (27/4).
Menurut Juri, penyampaian informasi langsung oleh pejabat kepada masyarakat sangat penting agar tidak terjadi salah tafsir atau informasi yang telah dipelintir oleh pihak-pihak tertentu.
“Sehingga bias informasi dan kadang-kadang informasi yang beredar sering kali sudah bias dan tidak benar. Oleh karena itu, baik sekali kalau para pejabat bisa menyampaikan langsung informasi yang benar yang dimiliki, termasuk Pak Wapres,” imbuhnya.
Menanggapi kritik Deddy Sitorus, Juri menegaskan bahwa berbicara kepada publik adalah bagian dari tugas pejabat negara.
“Loh salah satu pekerjaan pejabat itu ya bicara. Salah satu pekerjaan Pak Presiden, Pak Wapres, para Menteri ya bicara,” kata Juri.
“Menyampaikan hal yang menjadi kebijakan. Masa orang bicara dilarang,” pungkasnya.
Momentum Penting untuk Indonesia
Monolog Gibran tentang bonus demografi menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi masa depan. Meskipun menuai pro dan kontra, upaya Gibran untuk mengkomunikasikan isu-isu strategis kepada masyarakat patut diapresiasi. Di tengah dinamika politik dan sosial, diskusi terkait bonus demografi dan langkah konkret untuk memanfaatkannya menjadi semakin relevan.
