Karya Indonesia – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad , menanggapi secara hati-hati wacana yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi , terkait penempatan siswa bermasalah di barak TNI untuk pendidikan karakter.
Dasco meminta agar wacana tersebut dikaji lebih matang sebelum diterapkan, mengingat karakteristik setiap daerah berbeda-beda.
“Saya belum apa namanya secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jabar. Tetapi mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat adalah hal-hal baru,” kata Dasco saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
Pentingnya Kajian Mendalam
Dasco menekankan bahwa ide penempatan siswa bermasalah di barak TNI perlu dipertimbangkan dengan cermat. Ia mengingatkan bahwa kebijakan semacam ini tidak bisa diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia karena setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan sosial yang berbeda.
“Memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang untuk kemudian dilaksanakan. Ya kalau pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya, saya juga belum tahu bagaimana respons dari DPRD Jabar,” ujar Dasco.
Ia melanjutkan, “Tetapi kalau pendapat saya, mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum diterapkan. Karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda.”
Wacana Dedi Mulyadi: Respons Terhadap Kenakalan Remaja
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi , melontarkan wacana ini sebagai bentuk respons terhadap maraknya kasus kenakalan remaja di wilayahnya, seperti pergaulan bebas, tindakan kriminal, hingga perkelahian antarpelajar.
Menurut Dedi, siswa-siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam perilaku negatif perlu mendapatkan pendidikan karakter yang melibatkan unsur TNI-Polri.
Program ini rencananya akan mulai digulirkan pada 2 Mei 2025 di beberapa wilayah di Jawa Barat. Namun, Dedi menyatakan bahwa program tersebut tidak akan langsung diterapkan di semua 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Penempatan siswa bermasalah ke barak TNI akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari daerah-daerah yang dianggap rawan dan siap untuk melaksanakan program ini.
“Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” ujar Dedi.
Respons Publik dan Tantangan Implementasi
Wacana ini telah memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian menilai ide ini cukup inovatif dan dapat membantu membentuk karakter siswa yang lebih disiplin. Namun, ada juga yang khawatir bahwa pendekatan militeristik ini dapat menimbulkan dampak psikologis negatif bagi siswa jika tidak dikelola dengan baik.
Pengamat pendidikan dan tokoh masyarakat juga menyoroti pentingnya melibatkan ahli pendidikan karakter dan psikolog anak dalam merancang program ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pendekatan yang digunakan benar-benar efektif dan tidak melanggar hak asasi anak.
Langkah Selanjutnya
Sebelum program ini diterapkan, Dedi Mulyadi dan jajarannya perlu melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk DPRD Jawa Barat, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Sosial.
Selain itu, partisipasi aktif dari TNI-Polri juga sangat penting untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai harapan tanpa menimbulkan kontroversi.
Dasco menambahkan bahwa DPR RI siap memberikan masukan jika diperlukan, terutama dalam rangka memastikan bahwa kebijakan ini tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan undang-undang yang berlaku.
