Karya Indonesia – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).
Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret untuk meningkatkan kesejahteraan buruh serta mencegah terjadinya PHK massal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang , menilai bahwa pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dapat memberikan masukan strategis kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja.
Menurutnya, kesejahteraan buruh bukan hanya tanggung jawab pengusaha, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara.
“Karena kesejahteraan buruh dan pekerja bukan hanya tanggung jawab pengusaha, tapi juga tanggung jawab negara,” kata Sarman dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (2/5).
Dewan ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi pekerja. Selain itu, Dewan Kesejahteraan Buruh juga diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya melindungi hak-hak buruh, tetapi juga mendukung kelangsungan usaha.
Satgas PHK: Mitigasi untuk Cegah Pemutusan Massal
Sementara itu, pembentukan Satgas PHK disebut sebagai langkah mitigasi penting untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Sarman menekankan bahwa PHK umumnya merupakan langkah terakhir yang diambil pengusaha jika prospek usaha mereka tidak lagi memiliki peluang untuk bertahan.
“Tentu harus ada campur tangan pemerintah agar kelangsungan usaha terjamin. Karena PHK umumnya merupakan langkah terakhir yang dilakukan pengusaha jika prospek dan kelangsungan usahanya tidak memiliki peluang untuk bertahan dan bangkit,” imbuhnya.
Melalui Satgas PHK, diharapkan ada dialog terbuka antara pengusaha, pemerintah, dan pekerja untuk mencari solusi alternatif sebelum PHK benar-benar dilakukan. Misalnya, dengan memberikan insentif kepada perusahaan yang sedang mengalami kesulitan atau membantu pekerja meningkatkan keterampilan agar tetap relevan di pasar tenaga kerja.
Harapan untuk Pekerja: Tingkatkan Kompetensi dan Produktivitas
Sarman juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi dan produktivitas bagi para pekerja di Indonesia. Ia berharap kehadiran Presiden Prabowo dalam peringatan May Day 2025 dapat menjadi momentum untuk memotivasi para pekerja agar semakin meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri.
“Mari kita tingkatkan semangat kolaborasi dan harmonisasi membangun ekonomi Indonesia di tengah situasi geopolitik dan perekonomian global yang penuh ketidakpastian dan perang dagang yang semakin terbuka,” ujarnya.
Delapan Tuntutan Pengusaha kepada Buruh
Dalam kesempatan tersebut, kalangan pengusaha juga menyampaikan delapan tuntutan dan harapan kepada para buruh dan pekerja, antara lain:
Meningkatkan produktivitas di tempat kerja masing-masing.
Meningkatkan skill, keahlian, dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri.
Menjaga hubungan industrial yang harmonis dan kondusif .
Meningkatkan disiplin dan semangat kerja .
Menghormati dan menjalankan peraturan perusahaan serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) .
Mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan.
Menjunjung prinsip kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja dalam perumusan revisi UU Ketenagakerjaan.
Menjaga iklim usaha dan investasi yang kondusif demi masa depan ekonomi Indonesia.
Kolaborasi untuk Masa Depan Ekonomi Indonesia
Sarman menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja sangat penting untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Di tengah ketidakpastian geopolitik, perang dagang, dan tekanan ekonomi, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional.
“Mari kita tingkatkan semangat kolaborasi dan harmonisasi membangun ekonomi Indonesia. Kita harus bersatu padu untuk menjaga kesejahteraan buruh, mendukung kelangsungan usaha, dan menciptakan lapangan kerja baru,” pungkasnya.
