Karya Indonesia – Dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh (May Day) di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5), Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghapus sistem outsourcing yang selama ini menjadi sorotan kaum buruh.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan investor demi stabilitas ekonomi nasional.
“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing ,” tegas Prabowo dalam pidatonya yang disaksikan oleh ribuan buruh.
Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang dimaksud rencananya akan diisi oleh para pimpinan serikat buruh di Indonesia. Lembaga ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi untuk merumuskan langkah konkret menghapus praktik outsourcing secara bertahap.
Realitas Ekonomi: Jaga Investasi untuk Lapangan Kerja
Meski berkomitmen menghapus outsourcing , Prabowo mengingatkan para buruh untuk realistis. Ia menekankan bahwa Indonesia harus tetap menjaga daya tarik bagi investor agar mereka mau menanamkan modal di Tanah Air. Tanpa investasi, pembangunan pabrik dan lapangan kerja baru tidak akan terwujud.
“Kalau mereka (investor) tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ujarnya dengan nada tegas.
Prabowo juga berjanji untuk mempertemukan para pekerja dengan pemodal dalam forum dialog. Salah satu langkah nyata adalah rencana pertemuan antara 150 pimpinan buruh dengan 150 pemimpin perusahaan di Istana Bogor. Pertemuan ini bertujuan menciptakan kesepahaman antara kedua belah pihak.
“Saya akan mengatakan kepada para pengusaha ‘Saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri, tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik’,” tegasnya.
Pemerintah Berupaya Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintahannya telah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp500 triliun untuk membantu rakyat miskin melalui program-program seperti subsidi listrik, bantuan tunai langsung, layanan kesehatan, dan pendidikan.
Namun, ia juga menyoroti adanya laporan penyalahgunaan bantuan sosial yang diterima oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
“Tapi sekarang masalahnya kita harus jaga, mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, tapi terima juga bantuan dan subsidi, ini gak benar! Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak,” tandasnya.
Ia meminta dukungan semua pihak untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Serikat Buruh Bersatu, Aksi Demonstrasi Tetap Berlangsung
Dalam peringatan May Day kali ini, hanya tiga serikat buruh besar yang berkumpul dan berdiri bersama Presiden Prabowo di Monas. Ketiganya adalah:
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ,
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) , dan
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) .
Namun, di tempat terpisah, sejumlah serikat buruh dan aliansi masyarakat sipil lainnya tetap melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI.
Mereka menuntut kebijakan yang lebih progresif untuk melindungi hak-hak buruh, termasuk penghapusan outsourcing , penegakan upah layak, dan pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT).
Tantangan Menuju Penghapusan Outsourcing
Meskipun niat Prabowo untuk menghapus sistem outsourcing mendapat apresiasi dari sebagian buruh, tantangan implementasi kebijakan ini tetap besar.
Banyak perusahaan menggunakan sistem outsourcing untuk menekan biaya operasional, sehingga penghapusan total praktik ini memerlukan solusi alternatif yang tidak merugikan bisnis maupun pekerja.
Selain itu, proses transisi menuju sistem ketenagakerjaan yang lebih adil membutuhkan waktu dan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, serta serikat buruh. Dialog terbuka seperti yang direncanakan Prabowo di Istana Bogor menjadi langkah awal penting untuk membangun kepercayaan dan mencapai kesepakatan bersama.
Harapan Kaum Buruh
Kaum buruh berharap janji Prabowo bukan sekadar retorika politik, melainkan diikuti dengan langkah nyata yang dapat dirasakan dampaknya di lapangan.
Penghapusan outsourcing , penegakan upah layak, dan perlindungan hak-hak pekerja menjadi agenda utama yang dinanti realisasinya.
Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan tidak mengorbankan iklim investasi. Dengan pendekatan yang bijak dan inklusif, diharapkan Indonesia dapat mencapai keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan pertumbuhan ekonomi.
