Karya Indonesia – Berbagai peristiwa hukum yang terjadi pada Jumat (9/5/2025) menjadi sorotan publik.
Mulai dari kasus korupsi yang melibatkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto , tindakan tegas Polri terhadap premanisme, hingga penyerahan ijazah asli oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kepada Bareskrim Polri. Berikut adalah rangkuman berita hukum kemarin:
1. Penyidik KPK Sebut Hasto Talangi Suap Harun Masiku Rp400 Juta
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ), Rossa Purbo Bekti , mengungkapkan bahwa Hasto Kristiyanto , Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, menalangi uang suap senilai Rp400 juta untuk tersangka Harun Masiku dalam kasus pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif.
Informasi ini didapatkan dari percakapan langsung antara Harun Masiku dengan kader PDI Perjuangan Saeful Bahri , yang ditemukan di telepon genggam Saeful saat penyadapan dilakukan.
“Ada informasi bahwa uang itu akan ditalangi oleh saudara Hasto dari percakapan keduanya,” kata Rossa saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor ) Jakarta.
Penyidik Rossa Purbo Bekti dan Rizka Anungnata dihadirkan sebagai saksi fakta untuk membuktikan dakwaan terhadap Hasto, termasuk pasal Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang menghalangi proses hukum.
2. Kapolri Pastikan Penindakan Tegas Aksi Premanisme
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri ), Jenderal Pol.
Listyo Sigit Prabowo , menegaskan bahwa Polri akan menindak tegas setiap aksi premanisme. Hal ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta penindakan tegas terhadap praktik premanisme.
“Yang jelas, Polri menindak tegas setiap tindakan premanisme. Beberapa kasus yang sempat viral, semuanya kami tangkap pelakunya,” ujar Kapolri di Jakarta.
Langkah ini mencerminkan komitmen Polri dalam memberantas praktik premanisme yang meresahkan masyarakat, seperti pemalakan, pungutan liar, dan kekerasan di ruang publik.
3. Penyidik KPK Jadi Saksi di Sidang Hasto untuk Bukti Dakwaan
Dua penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti dan Rizka Anungnata , dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa Hasto Kristiyanto untuk membuktikan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.
Menurut Budi Prasetyo , Juru Bicara KPK, para penyidik tersebut adalah saksi fakta yang hadir untuk mendukung dakwaan terkait Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang upaya menghalangi proses hukum.
“Para saksi ini juga memberikan penjelasan tentang kronologi kasus dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan,” tambah Budi.
4. KPK Nilai Somasi MAKI sebagai Bentuk Pengawasan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) menyatakan bahwa somasi yang dilayangkan oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR Bank Indonesia (BI) adalah bentuk pengawasan masyarakat terhadap kerja lembaga antirasuah.
“KPK melihat hal itu sebagai salah satu peran dari masyarakat untuk mengawasi kerja-kerja Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
KPK memastikan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi CSR BI masih berlangsung, dengan mendalami informasi dari setiap pemeriksaan saksi.
5. Jokowi Serahkan Ijazah Asli SMA dan Universitas kepada Bareskrim Polri
Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) , melalui tim kuasa hukumnya, menyerahkan ijazah asli SMA dan universitas kepada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum ) Bareskrim Polri.
Langkah ini dilakukan terkait aduan dari Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA ), Eggi Sudjana , yang menduga ijazah S1 Jokowi palsu.
“Hari ini kami sudah serahkan semua dokumen (ijazah) kepada pihak Bareskrim untuk ditindaklanjuti, termasuk dilakukan uji laboratorium forensik,” kata kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan , di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta.
Penyerahan ijazah ini bertujuan untuk membuktikan keabsahan dokumen akademik Jokowi sekaligus menepis tuduhan yang beredar.
Kesimpulan
Peristiwa hukum pada 9 Mei 2025 mencerminkan dinamika penegakan hukum di Indonesia, mulai dari upaya pemberantasan korupsi, penanganan premanisme, hingga isu-isu yang melibatkan figur publik seperti Hasto Kristiyanto dan Joko Widodo .
Semua perkembangan ini menjadi pengingat pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam sistem hukum.
