Karya Indonesia — Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono menekankan pentingnya komunikasi lintas sektor dan sinergi antarlembaga dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak boleh terjebak pada pendekatan ego sektoral, tetapi harus berpijak pada kebutuhan riil dan keresahan masyarakat, seperti kemiskinan, stunting, dan pengangguran.
“Perencanaan pembangunan ke depan harus benar-benar matang. Tidak cukup hanya sebatas penyerapan anggaran, tapi juga harus berbasis pada masalah yang dihadapi masyarakat,” ujar Bupati Wahono saat memimpin rapat RKPD di Ruang Angling Dharma, Lt.2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Senin (28/07/2025).
Fokus Sektor Pertanian dan Tata Kelola Air
Salah satu prioritas utama dalam RKPD 2026 adalah sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya air.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menargetkan pembangunan dan perbaikan embung, normalisasi sungai, hingga optimalisasi fungsi cek dam untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan air.
“Komunikasi antar OPD sangat penting, meski pelaksana teknis berada di satu dinas. Keselarasan lintas sektor mutlak diperlukan agar hasilnya optimal,” tambah Bupati.
Pengembangan Kawasan dan Rumah Sakit Bertaraf Nasional
Bupati Wahono juga menyoroti pentingnya pengembangan kawasan kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Di bidang kesehatan, Pemkab menargetkan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo naik status menjadi Rumah Sakit Tipe A pada tahun 2026, serta RSUD Padangan menjadi Tipe B pada 2028.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di wilayah Bojonegoro, sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan tuntutan pelayanan yang semakin kompleks.
Dorong Ketahanan Pangan lewat BUMD
Sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan, Pemkab juga merancang pembentukan BUMD Pangan yang berfungsi sebagai offtaker hasil pertanian, sekaligus menjalankan hilirisasi produk pertanian.
Kehadiran BUMD ini ditujukan untuk melindungi petani dari risiko gagal panen akibat bencana atau serangan hama, serta menjaga kestabilan harga di tingkat petani.
Fokus IPM dan Penurunan Pengangguran
Dalam bidang ekonomi dan sosial, RKPD 2026 diarahkan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta menurunkan angka pengangguran terbuka. Bupati meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menetapkan target yang konkret dan dapat diukur, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Semua harus berjalan dalam satu visi dan misi besar untuk menjawab harapan masyarakat Bojonegoro, menuju kabupaten yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera,” tegasnya.
Dihadiri Wakil Bupati dan Jajaran OPD
Rapat RKPD tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Nurul Azizah, Pj Sekretaris Daerah Andik Sudjarwo, para Kepala OPD, serta Camat se-Kabupaten Bojonegoro.
Langkah awal ini menjadi pondasi penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
