Karya Indonesia, Bojonegoro – Kabupaten Bojonegoro terpilih menjadi salah satu lokasi pelaksanaan studi lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).
Pelaksanaan PKA Angkatan VI dan VII Pola Kontribusi yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Senin (11/8/2025) hingga Rabu (13/8/2025).
Sebanyak 90 peserta mengikuti kegiatan ini untuk memperoleh wawasan dan pengalaman dalam problem solving atas berbagai isu di masyarakat.
Perwakilan BPSDM Jawa Timur, Margo Yuwono, menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Bojonegoro yang dinilai selaras dengan visi-misi pembangunan daerah dan memiliki sederet prestasi.
Salah satunya adalah masuk lima besar penghargaan kepala daerah di bidang ketahanan pangan dan pertanian.
“Inovasi SAPA BUPATI yang menghadirkan interaksi langsung dengan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri,” ujarnya.
Pelatihan digelar di ruang Angling Dharma lantai 2 gedung Pemkab Bojonegoro.
Paparan Strategi Pembangunan
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, memaparkan strategi pembangunan daerah.
Tahun 2026, APBD Bojonegoro mencapai Rp 7,9 triliun, dengan pendapatan terbesar berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) migas.
Bojonegoro juga memiliki dana abadi untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata lingkungan.
Dalam menurunkan kemiskinan, Pemkab memanfaatkan data by name by address melalui Bappeda untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Program unggulan meliputi:•
Gerakan AyGayat5.400 penerima.
Domba Kesejahteraan: Rp untuk 1.200 KPM.
Kolam Lele Keluarga (Kolega).
Pendanaan program berasal dari APBD, CSR, dan alokasi 10% Dana Desa untuk ketahanan pangan, dengan target 54 ribu penerima bantuan.
Fokus IPM, Pendidikan, dan Ekonomi
Pemkab juga fokus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui program wajib belajar 12 tahun, paket B dan C, serta beasiswa perguruan tinggi.
Tahun 2026, beasiswa “20 Sarjana per Desa” akan diteruskan, meningkat dari sebelumnya 10 sarjana per desa, serta beasiswa peneliti, tugas akhir, dan beasiswa Gus-Ning.
Di sektor kesehatan, Bojonegoro telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC).
Di bidang ekonomi, program UMKM Naik Kelas dilakukan melalui dukungan modal dan pelatihan bagi UMKM, PKL, dan industri rumahan. Pemkab juga aktif menarik investasi untuk membuka lapangan kerja.
Wabup Nurul Azizah berharap, studi lapangan ini memberi inspirasi bagi peserta untuk diterapkan di daerah masing-masing.
“Namun sebaliknya, apabila ada inovasi dan masukan untuk Pemkab Bojonegoro, kami siap menerima dengan senang hati,” pungkasnya.
