Karya Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Penetapan ini merupakan hasil dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut pada 20–21 Agustus 2025.
Noel tampil di hadapan publik untuk pertama kalinya sebagai tahanan KPK pada Jumat (22/8) sekitar pukul 15.37 WIB.
Ia mengenakan rompi oranye dan tangannya diborgol. Momen emosional terjadi saat Noel terlihat menyeka air mata sebelum memasuki ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa total 14 orang diamankan dalam operasi senyap tersebut yang digelar di beberapa titik di wilayah Jakarta.
Namun, setelah pemeriksaan awal, hanya 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Noel. Tiga lainnya dinyatakan tidak terkait dan dipulangkan.
“Operasi tangkap tangan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang kami terima sebelumnya. Tim kami kemudian melakukan langkah cepat selama dua hari berturut-turut,” ujar Setyo dalam konferensi pers.
KPK juga menyita sejumlah barang bukti dari OTT tersebut, di antaranya uang tunai bernilai miliaran rupiah, 15 unit mobil mewah, dan 7 sepeda motor. Beberapa kendaraan sempat dipamerkan di lobi depan dan belakang Gedung KPK sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Selain itu, ruang kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3) di Kementerian Ketenagakerjaan juga turut disegel oleh tim penyidik.
Para tersangka, termasuk Noel, kini menjalani penahanan selama 20 hari pertama di rumah tahanan KPK untuk proses penyidikan lebih lanjut.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi negara yang semestinya menjadi pelindung hak-hak pekerja.
KPK menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas segala bentuk korupsi tanpa pandang bulu, termasuk dalam sektor ketenagakerjaan yang bersinggungan langsung dengan keselamatan publik.
