Karya Indonesia — Pakar hukum tata negara sekaligus mantan anggota DPR periode 2004–2008, Mahfud MD, menyoroti besarnya penghasilan anggota DPR saat ini. Ia bahkan menyebut jumlah yang diterima wakil rakyat bisa mencapai miliaran rupiah per bulan.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat menjadi narasumber dalam siniar Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (28/8/2025).
Menurut Mahfud, wajar bila publik kerap melayangkan kritik terhadap DPR. Sebab, di tengah kondisi masyarakat yang masih banyak bergelut dengan kemiskinan, para legislator justru menikmati fasilitas dan tunjangan yang berlimpah.
“Jadi benar kalau kemudian DPR banyak dikritik karena tarolah agak hedonis juga hidupnya mereka. Jadi kita harus maklumi rakyat,” ujarnya.
Mahfud menilai, jumlah Rp 230 juta yang kerap disebut sebagai gaji bulanan anggota DPR hanya sebagian dari total penghasilan. Ia menyebut angka sebenarnya bisa jauh lebih besar karena adanya tambahan tunjangan dan uang reses.
“Menurut saya kalau memang Rp 230 juta per bulan, yang saya dengar justru miliaran per bulan. Karena ini mungkin uang bulanan untuk keluarga, rumah, dan sebagainya, tunjangan. Di luar ini kan ada uang reses,” tutur Mahfud.
Ia lalu mengenang masa saat masih duduk di DPR pada 2004. Kala itu, uang reses tiga bulan sekali mencapai Rp 42 juta, ditambah lagi insentif untuk setiap pembahasan undang-undang.
“Setiap 1 UU, 1 orang bisa dapat Rp 5 juta. Berapa UU dalam 1 tahun? Ini kecil banget. Rp 232 juta itu hanya rutin bulanan,” kata Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan adanya fasilitas studi banding ke luar negeri yang melekat pada anggota DPR ketika membahas undang-undang. Bahkan setelah dirinya pindah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, tawaran itu masih datang.
“Sesudah saya jadi Ketua MK, datang utusan dari DPR: ‘Pak, Bapak pilih kunjungan kerja studi banding ke mana?’ Saya bilang UU-nya kan sudah selesai. Jawab mereka: ‘Ini kan hak, Pak.’ Saya coret, saya tidak mau,” papar Mahfud.
Menurutnya, fasilitas studi banding tersebut bernilai besar karena meliputi tiket perjalanan, hotel, uang saku dalam bentuk dolar, hingga berbagai akomodasi lain.
Mahfud menegaskan, besarnya penghasilan DPR inilah yang membuat kritik publik tidak bisa dihindari. Apalagi, kesenjangan ekonomi masyarakat masih sangat nyata di depan mata.
