Karya Indonesia – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan akan memanggil para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengonfirmasi kebenaran terkait dana simpanan dalam bentuk deposito sebesar Rp4,1 triliun di perbankan.
Langkah ini diambil menyusul pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025).
“Menanggapi polemik dana yang tersimpan dalam bentuk deposito Rp4,1 triliun, saya akan melakukan langkah penanganan secara sungguh-sungguh. Hari ini saya akan mengumpulkan seluruh pejabat Pemprov Jabar untuk bertanya kembali, apakah mereka berkata jujur berdasarkan data dan fakta, atau justru berbohong,” ujar Dedi melalui akun Instagram resminya, @dedimulyadi71, dikutip Rabu (22/10/2025).
Dedi, yang akrab disapa Kang Dedi, juga berencana menemui pejabat Kementerian Dalam Negeri untuk mengonfirmasi keabsahan data tersebut. Ia ingin memastikan apakah data yang dimiliki Kemendagri sama dengan catatan yang ada di Pemprov Jabar.
Selain itu, dirinya juga akan berdialog langsung dengan pimpinan Bank Indonesia guna menelusuri sumber data simpanan deposito tersebut.
“Yang ketiga, hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut,” tambahnya.
Dedi menegaskan, hasil dari serangkaian klarifikasi ini akan menjadi dasar untuk mengambil tindakan tegas. Ia berkomitmen menindak siapa pun yang terbukti menyembunyikan informasi atau memberikan data palsu terkait dana simpanan Pemprov Jabar. “Saya tidak akan segan-segan memberhentikan pejabat itu.
Ini komitmen saya untuk menjaga integritas keuangan di Provinsi Jawa Barat. Mau Sekda, mau kepala badan pengelola keuangan, atau kepala badan pendapatan daerah sekalipun, siapa pun yang tidak berintegritas pasti saya berhentikan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut menanggapi pernyataan Dedi Mulyadi terkait bantahan soal dana Pemda yang mengendap di bank. Purbaya menegaskan bahwa data yang ia sampaikan bersumber dari sistem monitoring Bank Indonesia.
“Harusnya dia cari tahu, kemungkinan besar anak buahnya juga menyesatkan dia. Itu kan data dari laporan perbankan,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).
Purbaya menambahkan bahwa data yang dimilikinya sama dengan yang digunakan oleh Mendagri Tito Karnavian, yakni berasal dari sistem pelaporan perbankan Bank Indonesia.
“Data pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito. Waktu saya ke Pak Tito kemarin, datanya menunjukkan angka yang mirip,” jelasnya.
Lebih lanjut, Purbaya meragukan kemampuan Gubernur Dedi Mulyadi dalam mengakses data perbankan secara menyeluruh.
“Jadi, Pak Dedi tahu semua bank? Dia kan hanya tahu Bank Jawa Barat saja. Kalau dia bisa turunkan data sendiri, saya tidak tahu dari mana sumbernya,” katanya.
Polemik dana deposito Rp4,1 triliun ini pun menjadi sorotan publik. Pemerintah pusat dan Pemprov Jabar kini sama-sama ditunggu langkah konkret untuk memastikan transparansi dan akurasi data keuangan daerah tersebut.
