Karya Indonesia – Rencana perdamaian Amerika Serikat yang berisi 28 butir usulan untuk mengakhiri perang Ukraina menuai kritik keras dari Kyiv dan sejumlah negara Eropa.
Salah satu poin paling kontroversial adalah usulan agar Ukraina menyerahkan wilayah Donetsk dan Luhansk—termasuk area yang masih berada di bawah kendali Kyiv—untuk dijadikan zona demiliterisasi yang berpotensi dikendalikan Rusia secara de facto.
Setelah kecaman muncul, rencana tersebut dikabarkan sedang direvisi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa beberapa “isu sensitif”, termasuk zona demiliterisasi, hanya dapat dibicarakan secara langsung dengan Presiden AS Donald Trump.
Di wilayah Donetsk, Ukraina masih menguasai sekitar seperempat area yang dihuni sekitar 200 ribu warga, meski gempuran artileri Rusia terus terjadi.
Menurut Anastasia Machnyk dari hotline bantuan Jalan Kehidupan, wacana “rencana perdamaian” belum banyak dibicarakan warga. Namun permintaan evakuasi dari Kramatorsk dan Sloviansk meningkat tajam dalam sepekan terakhir.
“Kebanyakan yang menelepon adalah keluarga dengan anak dan warga rentan yang tetap berharap situasi membaik. Kini mereka melihat harapan itu tak terpenuhi,” ujar Machnyk.
Ia menambahkan, warga sulit membayangkan pemerintah Ukraina begitu saja meninggalkan daerah yang masih dihuni banyak orang. Namun rasa tidak percaya terhadap pemerintah tetap ada, terutama dengan garis depan yang terus bergerak mendekat, musim dingin yang menggigit, dan semakin banyak rumah yang hancur.
Hal senada disampaikan Oleksij K., pendiri organisasi evakuasi. Menurutnya, warga meninggalkan Donetsk yang relatif lebih aman karena takut menghadapi kemungkinan pendudukan Rusia. Banyak yang khawatir suatu hari “pemerintah memberi tahu bahwa wilayah ini akan jatuh dalam dua hari”.
Di kota-kota yang berada sangat dekat garis depan seperti Kostyantynivka atau Pokrovsk, warga pergi bukan karena isu politik, tetapi karena kondisi sudah tak layak huni: tak ada listrik, makanan, maupun komunikasi. “Yang tersisa adalah mereka yang putus asa atau para pensiunan yang bertahan selama rumah mereka belum hancur,” kata Oleksij.
Di tengah situasi yang memburuk, beberapa warga tetap mencoba bertahan. Salah satunya Maksym Lysenko, pendiri merek pakaian lokal yang membuka showroom dan kafe di Kramatorsk pada Juni lalu. Namun dinamika politik dan militer membuatnya kini mempertimbangkan pindah ke Kyiv.
“Dulu kami berpikir semuanya akan baik-baik saja. Sekarang, kami lebih mempertimbangkan pindah daripada ekspansi,” ujarnya.
Survei Kyiv International Institute for Sociology (KIIS) menunjukkan 71 persen warga Ukraina menolak menyerahkan wilayah yang masih dikuasai Kyiv kepada Rusia. Di wilayah timur, angka penolakannya lebih rendah, yakni 47 persen. Sementara 24 persen responden bersedia melepas wilayah demi perdamaian, dan 29 persen masih ragu.
Lysenko menyebut gagasan menyerahkan Donbass kepada Rusia sebagai sesuatu yang “absurd dan tak terbayangkan”, meski ia tak menutup kemungkinan hal itu terjadi melihat perkembangan politik global.
Menurutnya, menyerahkan Donbass tidak akan membawa kedamaian, melainkan memberi kesempatan bagi Moskow untuk menata ulang kekuatan dan terus maju. “Itu akan menjadi kekalahan bagi seluruh dunia,” tegasnya.
Ia juga menilai komunitas internasional lamban merespons agresi Rusia sejak 2014. “Alih-alih menekan agresor, yang lemah justru ditekan. Pelaku kekerasan diberi hadiah hanya karena ia lebih kuat,” keluhnya.
