Karya Indonesia — Presiden RI, Prabowo Subianto memberikan peringatan tegas kepada para bupati agar tidak meninggalkan wilayahnya ketika terjadi bencana.
Sindiran ini muncul di tengah sorotan publik terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang diketahui pergi umrah tanpa izin saat daerahnya dilanda banjir bandang.
Dalam rapat penanganan bencana di Banda Aceh, Presiden Prabowo awalnya mengapresiasi kehadiran para kepala daerah. Namun ia menekankan bahwa para bupati dipilih untuk siap bekerja dalam kondisi paling sulit sekalipun.
“Terima kasih para bupati sudah hadir. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” ujar Prabowo.
Tak lama kemudian, Prabowo melontarkan sindiran keras. Ia menyinggung adanya kepala daerah yang tidak siap berada di lapangan saat krisis terjadi.
“Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa… hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?” ucap Prabowo sambil menoleh ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Bisa, Pak,” jawab Tito.
Prabowo menegaskan bahwa dalam dunia militer, tindakan meninggalkan tugas saat kondisi genting disebut desersi dan tidak dapat ditoleransi.
“Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, waduh… itu tidak bisa,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disambut senyum oleh para kepala daerah yang hadir. Presiden menambahkan bahwa pemerintah pusat akan terus mendukung penuh para bupati yang bekerja langsung menangani bencana.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, sebelumnya mengungkapkan bahwa Bupati Aceh Selatan Mirwan berangkat umrah tanpa izin resmi.
“Yang bersangkutan tidak ada izin,” kata Bima.
Ia menyebut kepala daerah seharusnya dapat menunda rencana pribadi ketika wilayahnya membutuhkan perhatian khusus. Mendagri akan mengirim Inspektur Khusus (Irsus) untuk melakukan pemeriksaan.
Dalam keterangan tertulis, Mirwan menyatakan dirinya telah turun langsung mengecek kondisi banjir sebelum berangkat umrah.
“Saya sudah memastikan OPD bekerja sesuai alur komando. Situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya,” ujarnya.
Terkait surat penolakan izin dari Gubernur Aceh, Mirwan mengatakan surat itu baru diterima Pemkab Aceh Selatan pada 2 Desember, ketika ia sudah berada di Mekkah. Ia menyebut gangguan listrik dan komunikasi menyebabkan keterlambatan informasi.
Mirwan menegaskan penanganan banjir tetap berjalan di bawah komando posko daerah.
