Karya Indonesia – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, Rabu (waktu setempat), di tengah meningkatnya ketegangan menyusul keputusan Amerika Serikat (AS) memberlakukan blokade total terhadap kapal tanker minyak Venezuela.
“Sekretaris Jenderal telah menerima panggilan telepon dari Nicolas Maduro Moros, Presiden Republik Bolivarian Venezuela, terkait ketegangan yang saat ini terjadi di kawasan,” demikian pernyataan resmi kantor Sekjen PBB.
Dalam percakapan tersebut, Guterres menegaskan kembali posisi PBB mengenai pentingnya seluruh negara anggota menghormati hukum internasional, khususnya prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB.
Ia juga menyerukan semua pihak agar menahan diri dan segera melakukan langkah-langkah penurunan eskalasi guna menjaga stabilitas regional.
Sebelumnya, juru bicara PBB Farhan Haq menyampaikan bahwa Guterres secara konsisten mendorong semua pihak untuk menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi.
Pembicaraan tersebut berlangsung setelah Presiden AS Donald Trump, pada Senin, mengumumkan perintah penerapan blokade total dan menyeluruh terhadap kapal-kapal tanker yang dikenai sanksi yang masuk atau keluar dari Venezuela.
Kebijakan itu diambil bersamaan dengan meningkatnya kehadiran militer AS di lepas pantai utara Venezuela, khususnya di kawasan Laut Karibia.
Pemerintah Venezuela mengecam keras langkah Washington tersebut. Caracas menyebut kebijakan itu sebagai tindakan “mengerikan” dan menuding Presiden Trump berupaya merebut sumber daya alam Venezuela.
Dalam pernyataan resminya, pemerintah Venezuela menuding Trump beranggapan bahwa minyak, tanah, dan kekayaan mineral Venezuela adalah milik Amerika Serikat.
Dalam empat bulan terakhir, militer AS mempertahankan kehadiran signifikan di kawasan Karibia dan dilaporkan terus meningkat, termasuk melalui operasi militer terhadap kapal-kapal yang dicurigai terlibat dalam penyelundupan narkotika.
Trump juga menyatakan bahwa militer AS tidak menutup kemungkinan melakukan operasi darat di wilayah Venezuela.
Ketegangan semakin memuncak setelah pasukan AS menyita sebuah kapal tanker minyak yang dikenai sanksi di lepas pantai Venezuela pada 10 Desember lalu, tindakan yang oleh pemerintah Venezuela disebut sebagai pembajakan internasional.
