Karya Indonesia – Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Türk, menyatakan bahwa intervensi militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan Piagam PBB.
Ia menilai tindakan tersebut tidak hanya mencederai hukum internasional, tetapi juga merusak fondasi keamanan global dan membuat setiap negara berada dalam kondisi yang semakin tidak aman.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul operasi militer AS di Caracas yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, pada 3 Januari 2026.
Menyikapi perkembangan tersebut, Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat pada 5–6 Januari 2026 guna membahas dampak hukum dan politik dari operasi tersebut.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengungkapkan keprihatinan mendalam atas tindakan Amerika Serikat.
Ia menilai operasi militer tersebut tidak menunjukkan penghormatan terhadap hukum internasional dan berpotensi memicu ketidakstabilan regional yang serius di kawasan Amerika Latin.
Sejumlah pakar hak asasi manusia PBB serta otoritas hukum internasional menyebut penangkapan Presiden Maduro sebagai bentuk “agresi ilegal” dan “penculikan”.
Mereka menyoroti adanya pelanggaran terhadap Piagam PBB, khususnya Pasal 2 yang menegaskan prinsip kedaulatan negara, serta pelanggaran terhadap prinsip kekebalan pribadi bagi kepala negara yang sedang menjabat.
Meski kecaman datang dari berbagai pejabat dan lembaga PBB, reaksi publik global justru diwarnai kritik keras terhadap organisasi internasional tersebut.
Di media sosial, banyak warganet menilai PBB tidak memiliki daya tawar nyata dalam menghadapi dugaan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya.
Seorang pengguna media sosial X bernama George Alexopoulos menyindir, “Silakan pindahkan markas besar Anda dari Amerika, dan jangan sampai pintu membentur pantat Anda saat keluar.
”Sementara pengguna lain menulis, “Sekali lagi, Anda tidak akan melakukan apa pun.”
Komentar serupa juga disampaikan Richard Reeves yang menyatakan ketidakpeduliannya terhadap pernyataan PBB. Pengguna lain, Brave Etienne, mempertanyakan langkah konkret organisasi dunia tersebut.
“Jika AS melanggar Piagam PBB dan kedaulatan negara lain, lalu apa yang akan dilakukan PBB?” tulisnya.
Hingga kini, Dewan Keamanan PBB masih terbelah dalam menyikapi krisis Venezuela. Situasi tersebut kembali memunculkan perdebatan lama mengenai efektivitas PBB dalam menjaga perdamaian dunia, khususnya ketika berhadapan dengan negara-negara besar yang memiliki kekuatan politik dan militer dominan.
