Karya Indonesia – Negara hari ini sedang memperlihatkan wajah paling tidak bijaksana dalam mengelola organisasi olahraga.
Di bawah kepemimpinan Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, kebijakan pengakuan dan pengesahan organisasi justru bergerak menjauh dari prinsip keadilan, rasionalitas, dan akal sehat.
Kementerian Pemuda dan Olahraga seolah kehilangan kompas. Negara tidak lagi menilai substansi, tidak peduli pada rekam jejak, dan menutup mata terhadap sejarah perjuangan organisasi. Yang menjadi ukuran bukan lagi siapa yang menggagas, membesarkan, dan bekerja nyata, melainkan semata-mata siapa yang berada di dalam lingkaran kekuasaan.
Pengakuan organisasi olahraga bukan urusan administratif kosong. Ia menyangkut legitimasi, arah pembinaan, masa depan atlet, serta stabilitas ekosistem olahraga nasional.
Ketika negara dengan mudah mengesahkan organisasi yang minim pengalaman, miskin kontribusi, dan belum teruji, maka sesungguhnya negara sedang mengkhianati kerja panjang organisasi yang lahir dari bawah dan tumbuh bersama komunitas.
Lebih ironis lagi, negara justru membiarkan tumpang tindih organisasi terjadi. Alih-alih menjadi wasit yang adil, Kemenpora berubah menjadi aktor yang menciptakan konflik. Keputusan yang seharusnya menyatukan, justru memecah belah.
Ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bentuk ketidakcakapan dalam membaca realitas sosial olahraga.
Dalam konteks olahraga domino, ketimpangan ini tampak sangat telanjang. Ada organisasi yang telah bertahun-tahun bekerja membina atlet, menyelenggarakan kejuaraan nasional hingga internasional, serta membangun komunitas secara organik.
Namun negara dengan enteng memberi karpet merah kepada organisasi baru yang bahkan belum memiliki rekam jejak jelas. Ini bukan kebijakan. Ini pengabaian terhadap keadilan.
Jika pengalaman, loyalitas, dan kontribusi nyata tidak lagi menjadi pertimbangan, maka pesan negara kepada publik sangat berbahaya:
bahwa kerja keras tidak penting, sejarah tidak relevan, dan pengabdian tidak ada artinya tanpa akses kekuasaan.
Kepemimpinan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga patut dipertanyakan secara serius. Negara membutuhkan menteri yang bijak dan objektif, bukan sekadar populer. Olahraga nasional tidak bisa dikelola dengan logika korporasi atau pendekatan politis jangka pendek. Olahraga hidup dari komunitas, kepercayaan, dan konsistensi.
Lebih buruk lagi, kebijakan semacam ini berpotensi merusak kepercayaan publik secara permanen.
Ketika negara tidak adil, rakyat akan berhenti percaya. Ketika negara tidak objektif, konflik akan tumbuh. Dan ketika negara menutup telinga terhadap kritik, maka kerusakan akan menjadi sistemik.
Karena itu, harus ditegaskan: kebijakan Menpora saat ini bukan hanya keliru, tetapi berbahaya bagi masa depan olahraga nasional. Sudah waktunya publik bersuara. Diam adalah bentuk persetujuan. Kritik adalah kewajiban moral.
Negara harus dipaksa kembali ke jalur yang benar—berpihak pada keadilan, bukan pada kepentingan sempit. Jika negara terus menutup mata, sejarah akan mencatat dengan jujur: bukan organisasi yang gagal, melainkan negara yang salah urus.
Oleh: Yusril Ihza Mahendra, S.H.
