Karya Indonesia – Presiden Prabowo Subianto angkat bicara terkait polemik penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Saat ditanya awak media, Prabowo memastikan bahwa persoalan ini sedang dalam proses penyelesaian.
“Ya, lagi diurus semuanya,” ujar Prabowo singkat sambil mengacungkan jempol kepada wartawan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Pernyataan ini menjadi jawaban langsung dari kepala negara terkait kekhawatiran ribuan CPNS yang terdampak kebijakan penundaan pengangkatan. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, juga telah melaporkan masalah ini kepada Presiden.
Menteri PANRB Laporkan Masalah CPNS ke Presiden
Pada Senin (10/3/2025), Rini Widyantini menyampaikan bahwa persoalan penundaan pengangkatan CPNS telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia tidak merinci tanggapan langsung Presiden terkait hal tersebut.
“Sudah dilaporkan ke Presiden,” kata Rini saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Saat ditanya lebih lanjut apakah ada arahan khusus dari Presiden terkait pengangkatan CPNS, Rini tidak memberikan jawaban spesifik. Ia hanya menegaskan bahwa rapat yang berlangsung pada hari itu fokus membahas program Sekolah Rakyat.
“Kan tadi ngomongnya Sekolah Rakyat,” ucap Rini singkat.
Penundaan Pengangkatan CPNS Picu Protes Massal
Penundaan pengangkatan CPNS 2024 menuai protes dari ribuan calon ASN yang terdampak. Awalnya, mereka dijadwalkan menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) pada Maret 2025, tetapi kebijakan baru menunda pengangkatan hingga Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK.
Kebijakan ini memicu aksi unjuk rasa besar-besaran di beberapa titik strategis di Jakarta, termasuk Gedung DPR RI, Kantor Kementerian PANRB, dan Istana Negara. Para demonstran menuntut transparansi dan kepastian terkait nasib mereka, terutama bagi yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya mengusulkan langkah mitigasi dengan mencoba memfasilitasi para CPNS yang terlanjur resign untuk kembali bekerja di perusahaan lama mereka. Namun, usulan ini masih dalam tahap koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
Harapan CPNS: Kepastian dan Solusi Nyata
Para CPNS berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi konkret atas ketidakpastian ini. “Kami butuh kejelasan. Jika benar sedang diurus seperti yang dikatakan Presiden, kami berharap hasilnya bisa segera dirasakan,” kata Dian, salah satu CPNS yang terdampak, saat diwawancarai di lokasi demo.
Sementara itu, pakar kebijakan publik menilai bahwa langkah pemerintah harus lebih terbuka dan inklusif. “Pemerintah perlu menjelaskan alasan penundaan secara rinci, serta memberikan kompensasi atau solusi bagi CPNS yang terdampak secara ekonomi,” ujar Dr. Ahmad Fauzi, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia.
Langkah Selanjutnya Pemerintah
Dengan pernyataan Presiden Prabowo bahwa masalah ini “sedang diurus,” publik menanti langkah konkret yang akan diambil pemerintah. Apakah akan ada percepatan pengangkatan CPNS, penyesuaian kebijakan, atau solusi lain untuk meredam gejolak di kalangan CPNS?
Keputusan ini sangat penting, mengingat ribuan CPNS yang telah melewati proses seleksi ketat kini terjebak dalam ketidakpastian. Transparansi dan kecepatan dalam menyelesaikan masalah ini akan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
