Karya Indonesia – Papua Nugini menjadi salah satu dari 10 negara yang menolak Deklarasi New York Majelis Umum PBB terkait penyelesaian damai isu Palestina dan implementasi solusi dua negara. Dari 142 negara yang mendukung, hanya 10 menolak, sementara 12 abstain.
Negara yang menolak antara lain Amerika Serikat, Israel, Hungaria, Argentina, Paraguay, Nauru, Mikronesia, Palau, Papua Nugini, dan Tonga. Sedangkan yang abstain termasuk Albania, Kamerun, Ekuador, Ethiopia, Fiji, hingga Republik Ceko.
Deklarasi yang digagas Prancis dan Arab Saudi itu memuat peta jalan komprehensif di Palestina, termasuk gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera, penarikan pasukan Israel, serta pembentukan Misi Stabilisasi PBB untuk melindungi warga sipil.
Menurut Ian Wilson, pakar politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch, sikap negara-negara Pasifik, termasuk Papua Nugini, banyak dipengaruhi oleh keyakinan Kristen Evangelis.
Bagi mereka, Israel dianggap sebagai “tanah suci” dan orang Yahudi dipandang sebagai “manusia pilihan Tuhan.”
Selain faktor keagamaan, ada juga faktor geopolitik. Negara-negara Pasifik dikenal berada dalam orbit pengaruh Amerika Serikat, sekutu utama Israel. “Keputusan Washington akan diikuti negara-negara kecil itu,” jelas Ian.
Pandangan serupa disampaikan Yon Machmudi, Guru Besar FIB UI. Menurutnya, posisi Papua Nugini dan negara Pasifik lain bergantung pada AS.
Mereka juga menjalin hubungan ekonomi khusus dengan Israel sehingga sulit mengambil sikap yang merugikan Tel Aviv.
Sementara itu, pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menambahkan bahwa AS, Inggris, dan Australia memberi dukungan besar bagi negara-negara Pasifik, mulai dari ekonomi hingga pendidikan.
Sikap politik mereka pun diarahkan agar tidak masuk dalam pengaruh China yang kini gencar menawarkan paket investasi.
Sikap Papua Nugini ini sebenarnya bukan hal baru. Pada pemungutan suara PBB sebelumnya—Mei dan September 2024—negara ini konsisten menolak berbagai resolusi yang menguntungkan Palestina, termasuk soal keanggotaan Palestina di PBB maupun penghentian pendudukan Israel.
