Karya Indonesia, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) berkomitmen memperkuat literasi serta pemahaman data sebagai dasar perencanaan pembangunan yang berbasis fakta.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik, yang digelar pada Selasa (7/10/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan instansi dan masyarakat dalam memahami serta memanfaatkan data secara benar dan bertanggung jawab.
Kepala Dinkominfo Bojonegoro, Heri Widodo, menegaskan bahwa pembangunan berbasis data merupakan pilar utama dalam mewujudkan perencanaan yang akurat dan terukur.
Menurutnya, data berkualitas harus memenuhi prinsip relevan, akurat, mutakhir, konsisten, terstandar, dapat diakses, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang baik bukan sekadar angka, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan dan evaluasi pembangunan. Karena itu, penting bagi seluruh instansi dan masyarakat untuk mampu memahami, mengakses, dan menggunakan data secara benar serta bertanggung jawab,” ujar Heri.
Sementara itu, Nila Oktaria Widayanti, Kasi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Bojonegoro, menjelaskan bahwa data statistik memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
Ia memaparkan dua jenis data utama, yaitu data agregat (makro) yang digunakan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan, serta data mikro yang digunakan untuk penentuan sasaran program pembangunan.
Dalam paparannya, Nila juga menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro.
Berdasarkan data BPS Bojonegoro, pertumbuhan ekonomi cumulative to cumulative semester I tahun 2025 dibanding periode yang sama tahun 2024 mencapai 6,49 persen.
Struktur PDRB Bojonegoro masih didominasi oleh sektor primer (pertanian dan pertambangan) sebesar 57,82 persen, disusul sektor tersier (perdagangan dan jasa) sebesar 27,62 persen, serta sektor sekunder (industri pengolahan dan konstruksi) sebesar 14,55 persen.
Melalui kegiatan ini, diharapkan literasi data statistik di Bojonegoro semakin meningkat sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dirancang berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tujuan akhirnya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
