Karya Indonesia — Menteri Keuangan,Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai tahun 2026.
Lowongan CPNS 2026 tidak lagi terbatas bagi lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Kebijakan baru ini membuka peluang lebih luas bagi masyarakat umum, termasuk lulusan SMA.
Purbaya menyampaikan bahwa proses rekrutmen akan menggunakan skema hibrida, yakni tetap mempertahankan jalur khusus bagi lulusan PKN STAN sambil menambahkan jalur penerimaan umum.
Meski demikian, jumlah formasi final masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian PAN-RB.
“Saya pikir akan dibuka hybrid, ada STAN, ada luar STAN,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Sabtu (15/11/2025).
Menurutnya, kesempatan bagi lulusan sekolah menengah bukan sekadar konsep, tetapi akan direalisasikan melalui perekrutan langsung di berbagai daerah.
Kemenkeu menargetkan 300 lulusan SMA dapat direkrut dari berbagai wilayah Indonesia agar distribusi talenta semakin merata.
Kebijakan ini sejalan dengan rencana kebutuhan pegawai yang tertuang dalam PMK Nomor 70 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenkeu 2025–2029, yang menetapkan total kebutuhan sebanyak 19.500 pegawai hingga 2029.
Pada 2025, formasi yang dibuka diproyeksikan mencapai 2.100 posisi, dan akan meningkat menjadi 4.350 formasi per tahun mulai 2026 hingga 2029.
Rencana rekrutmen besar ini disusun untuk mengimbangi besarnya potensi pengurangan pegawai akibat pensiun dan perpindahan.
Data HRIS mencatat 5.738 pegawai akan memasuki masa pensiun hingga 2029, sementara lebih dari 2.000 pegawai diprediksi keluar karena berbagai alasan non-pensiun, termasuk mutasi dan pengunduran diri.
Selain gaji pokok yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2024, pegawai Kemenkeu juga memperoleh tunjangan kinerja (tukin) sesuai kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam regulasi yang berlaku.
Besaran tukin berkisar dari Rp2.575.000 untuk kelas jabatan terendah hingga Rp46.950.000 untuk kelas tertinggi, di luar tunjangan keluarga dan komponen penerimaan lain.
Kebijakan rekrutmen terbuka ini diharapkan mampu memperkuat kualitas aparatur, meningkatkan layanan publik, serta memperluas akses bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk berkarier di Kementerian Keuangan.
