Karya Indonesia – Penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat (AS) yang disertai operasi militer di ibu kota Venezuela menuai sorotan tajam dari pakar hukum internasional.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai tindakan tersebut berpotensi kuat melanggar hukum internasional.
Menurut Hikmahanto, penyerangan ke wilayah negara berdaulat sekaligus membawa kepala pemerintahan negara tersebut untuk diadili di pengadilan negara penyerang merupakan tindakan yang dilarang dalam hukum kebiasaan internasional.
Ketentuan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 2 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Negara dilarang menggunakan kekuatan terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan politik negara lain.
Penangkapan kepala pemerintahan dengan cara militer jelas masuk dalam kategori pelanggaran hukum internasional,” ujar Hikmahanto kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).
Meski demikian, Hikmahanto menilai Amerika Serikat kemungkinan akan menggunakan Pasal 51 Piagam PBB sebagai dasar pembenaran. Pasal tersebut mengatur hak negara untuk melakukan pembelaan diri (right to self defense) apabila merasa mendapat ancaman serius.
Dalam pandangan AS, perang melawan narkoba dianggap sebagai kepentingan strategis nasional.
Presiden Nicolas Maduro dinilai tidak kooperatif dalam memberantas jaringan narkotika internasional, bahkan dituding membiarkan wilayah Venezuela menjadi jalur utama penyelundupan narkoba menuju Amerika Serikat.
“AS memandang Maduro sebagai pihak yang gagal, bahkan dianggap sengaja membiarkan negaranya digunakan oleh kartel narkoba internasional,” jelas Hikmahanto.
Namun demikian, ia menilai legitimasi serangan tersebut juga akan sangat ditentukan oleh sikap negara-negara sekutu AS.
Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah negara sekutu mulai bersikap kritis terhadap kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Donald Trump yang dinilai merugikan kepentingan mereka.
“China dan Rusia hampir bisa dipastikan akan mengecam keras tindakan AS. Yang juga menarik untuk dicermati adalah sikap Indonesia, apakah akan mengutuk atau justru membenarkan langkah AS,” ujarnya.
Diketahui, penangkapan Nicolas Maduro pada Sabtu (3/1/2026) dini hari merupakan puncak dari tekanan politik dan militer yang dilakukan AS terhadap Venezuela selama berbulan-bulan.
Operasi tersebut diawali dengan serangan besar-besaran ke sejumlah titik strategis di Venezuela sebelum Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dibawa ke Amerika Serikat.
Pemerintahan Trump menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah dan secara terbuka mendesaknya untuk menyerahkan kekuasaan.
Trump juga menuding Maduro memiliki keterkaitan langsung dengan kartel narkoba yang bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS akibat narkoba ilegal.
Sejak September 2025, militer AS dilaporkan telah melancarkan sedikitnya 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba dari Venezuela di wilayah Karibia dan Pasifik. Lebih dari 100 orang dilaporkan tewas dalam operasi tersebut.
Sejumlah ahli hukum internasional menilai rangkaian aksi militer AS itu berpotensi melanggar hukum internasional, bahkan hukum domestik Amerika Serikat sendiri, dan berisiko memicu ketegangan geopolitik global yang lebih luas.
