Karya Indonesia – Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam dua forum keagamaan besar—Munajat Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI Periode 2025–2030 pada Sabtu (7/2/2026) serta Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) pada Minggu (8/2/2026)—menyiratkan pesan penting dalam relasi antara negara, ulama, dan umat Islam.
Kehadiran tersebut bukan sekadar agenda kenegaraan formal, melainkan mengandung makna simbolik dan strategis tentang arah hubungan negara dengan entitas keagamaan.
Dalam dua forum tersebut, Presiden menyampaikan pesan yang mencerminkan rekognisi, komitmen, dan harapan negara terhadap peran ulama dan organisasi keagamaan.
Hal ini menjadi relevan mengingat dalam Asta Cita, agama ditempatkan sebagai salah satu dari delapan pilar utama pembangunan nasional.
Agama tidak diposisikan sebagai elemen pelengkap, melainkan sebagai fondasi moral dan kultural dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur.
Dalam Asta Cita ditegaskan pentingnya “memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.
”Pesan tersebut menemukan manifestasinya dalam pernyataan Presiden yang secara terbuka mengakui signifikansi MUI dan NU sebagai aktor strategis dalam proses pembangunan bangsa.
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa relasi negara dan agama tidak pernah statis. Para sarjana kerap mengklasifikasikan hubungan ini ke dalam tiga pola utama: integralistik, akomodatif, dan antagonistik. Dalam konteks Indonesia modern, relasi negara–agama kerap dipahami sebagai hubungan akomodatif, di mana aspirasi kelompok agama diakomodasi negara melalui kebijakan publik dan produk legislasi.
Namun, dinamika mutakhir menunjukkan pergeseran penting menuju pola kolaboratif. Negara dan agama tidak lagi berdiri dalam relasi satu arah, melainkan saling bekerja sama untuk menghadirkan kebaikan di ruang publik.
Negara menjalankan mandat konstitusional melalui kebijakan publik, sementara kelompok agama menjalankan mandat moral dan spiritual melalui nilai-nilai ajaran agama.
Pernyataan Presiden Prabowo dalam forum MUI dan NU memberi sinyal kuat tentang ajakan kolaborasi tersebut.
Pengakuan Presiden terhadap jasa para ulama dalam perjuangan kemerdekaan menjadi penegasan bahwa ulama bukan entitas pinggiran, melainkan bagian integral dari sejarah dan masa depan bangsa.
Hal yang sama tercermin dari pernyataan Presiden mengenai kenyamanannya berada di tengah warga nahdliyin yang menjunjung tinggi nilai tawasuth (moderat), tasamuh (toleran), dan tawazun (seimbang).
Penekanan Presiden terhadap kolaborasi antara umara (pemerintah) dan ulama memiliki makna strategis, terutama bagi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sekitar 87 persen dari total penduduk.
Kolaborasi ini bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sarana untuk mewujudkan mandat konstitusional sebagaimana termaktub dalam UUD 1945: mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi pada ketertiban dunia yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Pemerintahan Prabowo Subianto melalui Asta Cita telah menerjemahkan mandat tersebut ke dalam berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan layanan kesehatan gratis.
Program-program ini secara esensial menyasar pemenuhan hak dasar warga negara. Kritik dan catatan yang muncul terhadap pelaksanaannya merupakan bagian penting dari proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan.
Dalam konteks inilah kolaborasi umara dan ulama menemukan relevansinya. Ulama, dengan basis sosial dan kultural yang kuat, berperan penting dalam penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan pesantren sekaligus menjadi jangkar moral bagi kehidupan berbangsa.
Keterlibatan ulama merepresentasikan peran civil society dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada rel konstitusi dan nilai-nilai luhur kebangsaan.
Langkah dan komitmen Presiden Prabowo terhadap entitas keagamaan menegaskan eksistensi Indonesia sebagai negara yang berketuhanan, sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa.
Nilai ketuhanan menjadi kompas moral dalam mengayuh perjalanan republik, yang dijalani secara kolaboratif oleh negara dan agama.
Pesan Presiden dalam forum MUI dan NU bukan hanya refleksi hubungan harmonis, melainkan ajakan terbuka untuk membangun masa depan Indonesia melalui sinergi umara dan ulama—sebuah kolaborasi yang kontekstual, strategis, dan relevan di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.
