Karya Indonesia – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meski PDIP tetap berada di luar koalisi formal.
Pernyataan tersebut disampaikan Muzani usai pertemuan antara Prabowo dan Megawati pada Senin (7/4/2025) lalu. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Megawati menyatakan kesiapannya memperkuat pemerintahan demi kepentingan rakyat, namun tetap mempertahankan posisi politik PDIP sebagai pihak di luar koalisi Indonesia Maju.
“Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, jika dianggap perlu, silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang bisa memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” kata Muzani di kompleks parlemen, Rabu (9/4/2025).
Sikap politik PDIP ini dinilai sebagai langkah strategis oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno. Menurutnya, berada di luar koalisi merupakan posisi yang ideal bagi PDIP pasca-Pilpres 2024.
“Saya kira itu yang disebut dengan di luarnya oposisi, di luar kekuasaan, tapi secara prinsip PDIP sudah memberikan dukungan total kepada Pak Prabowo. Sepertinya itu adalah posisi politik yang dinilai ideal bagi PDIP saat ini,” ujar Adi kepada wartawan.
Adi juga menyebut bahwa sejarah politik PDIP menunjukkan kecenderungan untuk mengambil peran di luar pemerintahan ketika kalah dalam kontestasi pilpres. Oleh karena itu, keengganan untuk masuk dalam koalisi Prabowo dianggap sebagai konsistensi politik partai berlambang banteng tersebut.
Namun demikian, Adi menilai dukungan PDIP terhadap pemerintahan Prabowo sudah tampak jelas, terutama dalam pembahasan kebijakan strategis seperti revisi Undang-Undang TNI.
“Ketika revisi UU TNI disahkan, PDIP menjadi corong utama. Artinya, ini bukan koalisi formal, tapi koalisi substantif,” jelasnya.
Adi menyebut relasi PDIP-Gerindra saat ini ibarat “luarnya banteng, dalamnya garuda”. Ia menjelaskan bahwa meskipun secara simbolis PDIP tak bergabung secara resmi, praktik politiknya menunjukkan dukungan penuh terhadap program pemerintahan Prabowo.
“Kalau dengan istilah lain, luarnya merah, tapi dalamannya coklat. Luarnya banteng, tapi dalamnya garuda, lambang Gerindra,” pungkas Adi.
Sikap PDIP yang mendukung tanpa bergabung ke dalam kabinet disebut akan memperkaya dinamika politik nasional, sekaligus membuka ruang untuk pengawasan kritis namun konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.
