Karya Indonesia — Ratusan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Soppeng menggelar aksi demonstrasi di dua titik, yakni depan Mapolres Soppeng dan Kantor DPRD Kabupaten Soppeng, Senin (1/9).
Aksi tersebut disambut langsung pimpinan DPRD Soppeng, H. A. Muhammad Farid Kaswadi (Ketua), Naspiding (Wakil Ketua I), dan Muhammad Taufan (Wakil Ketua II).
Hadir pula Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, Wakil Bupati Selle KS Dalle, Kepala Kejaksaan Negeri Watansoppeng H. Salahuddin, Kapolres Soppeng AKBP Aditya Pradana, serta Dandim 1423/Soppeng Letkol RH Manurung.
Soroti Kondisi Kebangsaan
Jenderal Lapangan, Nursandi, dalam orasinya menyebut aksi ini sebagai bentuk kekecewaan atas situasi kebangsaan yang dinilai semakin memprihatinkan.
“Melihat kondisi bangsa hari ini yang sedang tidak baik-baik saja, kami menuntut DPRD Kabupaten Soppeng agar menyampaikan aspirasi kami ke DPR RI,” tegasnya.
Lima Tuntutan Utama HMI Soppeng
Menolak kenaikan tunjangan anggota DPR, dan menuntut penolakan tersebut ditegaskan dalam bentuk hukum yang mengikat.
Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemberantasan korupsi.
Menuntut transparansi anggaran DPR yang dinilai masih tertutup dan rawan penyalahgunaan.
Merevisi UU Kepolisian (UU Polri) untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme kepolisian.
Mengusut tuntas kematian Affan Kurniawan serta menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap massa aksi di seluruh Indonesia.
Aksi Damai dan Solidaritas
Aksi berlangsung tertib dan damai, ditutup dengan doa bersama serta salat ghaib untuk para korban yang gugur dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah.
Isu Lokal Jadi Agenda Lanjutan
Di akhir aksi, Nursandi menegaskan HMI Soppeng juga akan melakukan konsolidasi untuk mengangkat persoalan daerah.
“Kami melihat banyak permasalahan di Pemerintahan Kabupaten Soppeng. Segera kami akan lakukan konsolidasi untuk menuntut penyelesaian beragam masalah. Semoga tidak ada tindakan represif terhadap kami ketika membuka kasus-kasus di daerah,” ujarnya.
