Karya Indonesia — Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II dengan melantik sejumlah nama baru di jajaran menteri, wakil menteri, serta pimpinan lembaga negara.
Upacara pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/9).
Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menegaskan reshuffle dilakukan untuk memperkuat kinerja pemerintahan dalam menjawab tantangan pembangunan nasional.
Sebanyak 11 pejabat baru dilantik, dengan rincian dua posisi menteri. Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago resmi menggantikan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam).
Sementara itu, Erick Thohir dipercaya menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), menggantikan Dito Ariotedjo.
Di jajaran wakil menteri, terdapat tiga wajah baru. Afriansyah Noor dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, menggantikan Immanuel Ebenezer.
Farida Faricha mendapat amanah sebagai Wakil Menteri Koperasi, sedangkan Rohmat Marzuki dipercaya menjadi Wakil Menteri Kehutanan menggantikan Sulaeman Umar.
Selain itu, lima jabatan strategis di lembaga pemerintah juga berganti pimpinan. Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Mohamad Qodari menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
Sementara di Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang dan Soni Sanjaya masing-masing menempati posisi wakil kepala. Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa dipercaya sebagai kepala baru.
Reshuffle jilid II ini sekaligus menambah komposisi partai politik dan profesional dalam Kabinet Merah Putih. Sejumlah tokoh partai seperti Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat), Airlangga Hartarto (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), Muhaimin Iskandar (PKB), hingga Fadli Zon (Gerindra) tetap mengisi pos strategis.
Di sisi lain, nama-nama non partai seperti Yusril Ihza Mahendra, Natalius Pigai, Budi Gunadi Sadikin, hingga Erick Thohir juga memperkuat jajaran.
Dengan susunan terbaru ini, kabinet Prabowo Subianto kini diisi oleh kombinasi tokoh partai politik besar, profesional, dan kalangan teknokrat. Komposisi ini dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan politik sekaligus mempercepat agenda pembangunan nasional.
