Karya Indonesia – Menteri Hukum , Supratman Andi Agtas mengaku belum menerima data resmi terkait kepemimpinan baru maupun adanya dualisme di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Pernyataan tersebut disampaikan Supratman usai menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9).
“Saya belum dapat datanya, belum tahu apa yang terjadi di PPP,” kata Supratman.
Ia menegaskan, Kemenkumham akan memverifikasi data dan mendengar penjelasan dari kedua belah pihak sebelum menentukan sikap. Namun, karena hingga saat ini belum ada pendaftaran resmi, Kemenkumham belum bisa memberikan keputusan.
“Prinsipnya, Kementerian Hukum pasti akan melakukan penelitian sesuai mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai,” jelasnya.
Supratman juga meminta semua pihak tidak terburu-buru menuntut sikap pemerintah. Menurutnya, proses verifikasi membutuhkan waktu dan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Sebelumnya, Muktamar X PPP di Jakarta berujung ricuh antara pendukung Mardiono dan Agus Suparmanto pada Sabtu (27/9). Kericuhan muncul sejak pidato pembukaan Mardiono hingga Sidang Pleno I yang membahas tata tertib muktamar.
Kubu Mardiono melalui pimpinan sidang kemudian menggelar konferensi pers dan menetapkannya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030, merujuk Pasal 11 AD/ART PPP.
Namun, kubu Agus menolak keputusan tersebut. Setelah pimpinan sidang meninggalkan arena, mereka melanjutkan jalannya muktamar, menggelar pemilihan, dan menetapkan Agus Suparmanto sebagai ketua umum secara aklamasi.
Dengan kondisi tersebut, PPP kini menghadapi potensi dualisme kepemimpinan hingga menunggu verifikasi resmi Kemenkumham.
