Karya Indonesia – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memastikan ketersediaan barang di pasaran.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi TPID yang digelar di ruang Setyowati lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (4/11/2025).
Dalam rapat tersebut, Pemkab bersama berbagai instansi seperti Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), BUMD, serta pihak swasta berkomitmen memperkuat sinergi dalam pengawasan dan intervensi pasar.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan pentingnya upaya bersama untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga menjelang akhir tahun.
“Jangan sampai terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga yang signifikan. Semua pihak harus aktif berkoordinasi agar distribusi dan stok barang tetap aman,” tegasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bojonegoro Sukaemi menambahkan bahwa Pemkab telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif, di antaranya memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Pertamina, distributor bahan pokok, dan pelaku usaha untuk menjamin kelancaran distribusi barang.
Selain itu, Pemkab juga akan menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) melalui DKPP dan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro.
OPM tersebut akan dilaksanakan di berbagai titik desa dan kecamatan dengan jadwal yang diatur agar tidak tumpang tindih. Fokus utama kegiatan ini adalah pada komoditas penyumbang inflasi, seperti beras, telur ayam ras, dan minyak goreng.
Langkah lain yang akan dilakukan TPID adalah pengawasan harga dan penindakan pelanggaran. Dinas Perdagangan akan memantau harga di pasar tradisional dan modern. Jika ditemukan pelanggaran harga yang melebihi ketentuan, maka akan diberikan teguran hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.
Tak hanya itu, Pemkab Bojonegoro juga menjalin kerja sama dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai BUMN pangan, untuk menjaga ketersediaan stok komoditas strategis dan memperlancar distribusi pangan ke daerah.
“Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi lokal dan memastikan masyarakat Bojonegoro dapat menjalani perayaan Nataru dengan tenang tanpa terbebani kenaikan harga kebutuhan pokok,” pungkas Sukaemi.
