Karya Indonesia – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wijanto, menegaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap kuat dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan kenaikan harga energi global.
Pernyataan tersebut disampaikan Wihadi sebagai respons atas usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, yang mendorong pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) guna mengurangi beban subsidi energi.
Menurut Wihadi, APBN tidak semata dilihat dari sisi penerimaan dan belanja, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi atau shock absorber dalam meredam dampak gejolak global.
“Fundamental ekonomi kita tetap terjaga, dengan inflasi terkendali di level 3,48 persen pada Maret 2026, pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 mencapai 5,39 persen, serta PMI manufaktur berada di zona ekspansif. Dalam kondisi tersebut, APBN sangat mampu menahan tekanan global, khususnya dari sektor energi,” ujar Wihadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Secara fiskal, ia menilai kondisi APBN masih dalam koridor yang aman, dengan defisit terkendali dan rasio utang yang tetap sehat. Hal ini, kata dia, memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menyesuaikan anggaran, termasuk menambah subsidi BBM.
Wihadi mengungkapkan bahwa hingga Maret 2026, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan (year on year). Dengan capaian tersebut, pemerintah dinilai memiliki ruang untuk melakukan refocusing anggaran tanpa melanggar batas defisit 3 persen.
“APBN memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian anggaran prioritas melalui efisiensi belanja non-prioritas, sehingga defisit tetap terjaga meskipun menghadapi tekanan global,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan menjaga harga energi, termasuk tidak menaikkan harga BBM, merupakan langkah strategis untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Kenaikan harga energi akan berdampak pada inflasi, melemahkan daya beli, dan meningkatkan biaya dana. Efek berantai ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi kita,” jelasnya.
Menurut Wihadi, langkah pemerintah menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari dampak krisis global melalui instrumen fiskal.
“Ini bukan semata soal harga BBM, tetapi upaya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wihadi meminta semua pihak, termasuk Jusuf Kalla, untuk memahami kondisi APBN secara komprehensif sebelum mengusulkan kebijakan kenaikan harga BBM. Ia juga mengajak agar kebijakan pemerintah saat ini diapresiasi.
“Kita harus mengapresiasi kebijakan pemerintah. Dalam situasi global saat ini, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM justru memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” pungkasnya.
