Karya Indonesia – Pemerintah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun dalam APBN 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan alokasi transfer ke daerah pada tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, peningkatan TKD diarahkan untuk memastikan program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Transfer ke daerah dialokasikan Rp735 triliun meningkat dibandingkan transfer pada tahun ini, guna memastikan agenda pembangunan dan penguatan pelayanan publik dapat dirasakan merata di seluruh pelosok negeri,” kata Suahasil dalam rapat di DPR RI, Selasa (29/9/2026).
Menurut Suahasil, kebijakan transfer ke daerah menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. APBN dan APBD, kata dia, perlu berjalan secara terpadu agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“APBN dan APBD adalah satu kesatuan bekerja dalam satu tarikan napas bersama agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang makin nyata dan merata bagi masyarakat,” ujarnya.
Suahasil menjelaskan, kerja sama fiskal antara pemerintah pusat dan daerah diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi, memperkuat perlindungan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas kesejahteraan.
Alokasi TKD Rp735 triliun tersebut merupakan bagian dari rancangan APBN 2027 yang disusun pemerintah untuk menghadapi dinamika ekonomi global sekaligus mendukung berbagai agenda pembangunan nasional.
Dalam rancangan APBN 2027, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.435,1 triliun, sedangkan belanja negara diperkirakan sebesar Rp4.106,3 triliun.
Sementara itu, pembiayaan anggaran diproyeksikan mencapai Rp671,2 triliun, dengan defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Suahasil mengatakan kebijakan fiskal tahun depan tetap diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.
“Prinsipnya jelas, kebijakan fiskal harus tetap prudent tetapi tidak pasif. Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya,” katanya.
Selain TKD, pemerintah juga menempatkan sejumlah sektor prioritas dalam APBN 2027.
Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp824 triliun, sementara anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun. Untuk mendukung ketahanan pangan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp195,3 triliun.
Pemerintah bersama DPR juga menyepakati sejumlah asumsi ekonomi dalam APBN 2027. Target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 6 persen, inflasi 2,5 persen, dan tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada di kisaran 6,9 persen.
Adapun nilai tukar rupiah dalam asumsi makro APBN 2027 ditetapkan pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Dengan alokasi tersebut, kebijakan fiskal 2027 diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dan program yang dibutuhkan masyarakat.
