Karya Indonesia – Pemerintah dan Komisi I DPR RI telah menyelesaikan keputusan tingkat I Revisi Undang-Undang TNI dan akan segera di bawa ke Paripurna tingkat II.
Adapun Draft final yang disepakati tentang penempatan prajurit aktif di Kementerian dan Lembaga sebanyak 14 Kementerian/ Lembaga. Yang mulanya 16 dikurangi 2 Kementerian.
Hal itu disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas saat usai melaksanakan rapat dengan Komisi I DPR RI.
“Bahwa ada penambahan dari 11 menjadi 16 itu sebenarnya hanya 14 [kementerian/lembaga], masih berkaitan tugas yang terkait dengan tugas yang terkait dengan pertahanan negara,” kata Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas usai rapat pleno di DPR, Selasa (18/3).
Dari total 14 lembaga, sembilan di antaranya telah diatur dalam UU TNI sebelum direvisi. Sedangkan, lima sisanya merupakan usul tambahan.
Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU TNI, Mayjen purn TB Hasanuddin menyebut DPR dan pemerintah sepakat menghapus prajurit aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Alasannya, kata dia, penempatan prajurit aktif di KKP saat ini belum memiliki urgensi.
“Itu usulannya bahwa ini tidak terlalu penting ada prajurit TNI di KKP dan kita diskusikan, oke,” katanya.
Berikut daftar 14 kementerian/lembaga yang disepakati dapat diisi tentara aktif (Pasal 47) dalam RUU TNI hasil pleno Selasa (18/3):
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Kementerian Pertahanan, termasuk Dewan Pertahanan Nasional
3. Kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden
4. Badan Intelijen Negara
5. Badan Siber dan/atau Sandi Negara
6. Lembaga Ketahanan Nasional
7. Badan Search And Rescue (SAR) Nasional
8. Badan Narkotika Nasional
9. Mahkamah Agung
5 tambahan
10. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
11. Badan Penanggulangan Bencana
12. Badan Penanggulangan Terorisme
13. Badan Keamanan Laut
14. Kejaksaan Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer)
