Menu ✖

Dark Mode
Dua Pelaku Pelecehan Seksual Anak Disabilitas di Jakarta Timur Ditangkap Polisi

Hukum

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang, Penantian 18 Tahun Terwujud

Perbesar

Karya Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan mengenai proses pembahasan dan perjalanan legislasi rancangan undang-undang tersebut.

Setelah mendengarkan laporan, Puan selaku pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna.

Pengesahan tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah, yakni Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Sebelumnya, Habiburokhman menyampaikan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset telah diselesaikan dan disepakati pada pembicaraan tingkat pertama di Komisi III DPR.

Ia menyebut pengesahan regulasi tersebut menjadi momentum penting setelah melalui proses panjang selama kurang lebih 18 tahun.

Habiburokhman mengatakan, proses legislasi RUU Perampasan Aset pada periode DPR saat ini telah berjalan sejak September 2025. Ia juga menyampaikan bahwa pengesahan yang dijadwalkan berlangsung dalam rapat paripurna menjadi bagian dari upaya memenuhi penantian masyarakat terhadap regulasi tersebut.

“Insyaallah jam 09.30 WIB ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Habiburokhman turut menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai berperan dalam mengawal proses pembentukan RUU Perampasan Aset hingga mencapai tahap pengesahan.

Menurut Habiburokhman, Dasco telah memberikan perhatian terhadap pembahasan regulasi tersebut sejak Agustus 2025. Bahkan, Dasco disebut meminta pimpinan dan anggota Komisi III DPR agar mempercepat proses legislasi.

“Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini,” ujar Habiburokhman.

Ia menambahkan, dorongan dari Dasco menjadi salah satu bagian dari perjalanan pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR.

“Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset,” imbuhnya.

Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, proses pembentukan regulasi mengenai perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya telah memasuki tahap baru.

Kehadiran undang-undang ini menjadi bagian dari kerangka hukum nasional dalam penanganan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Connie Rahakundini Ungkap Informasi dari AS soal Sosok Wapres Pengganti Gibran, Sebut Bisa Jadi Kejutan

19 November 2026 - 10:44 WIB

Dasco Buka Suara soal Tuduhan Judi Online, Doxing, dan Intimidasi

18 November 2026 - 16:09 WIB

Tokoh Maluku Sulaiman Latupono Rekomendasikan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Cawapres Pengganti Gibran

15 November 2026 - 21:50 WIB

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sempat Peluk dan Tepuk Bahunya

12 November 2026 - 16:00 WIB

Muzani Akan Temui Prabowo, Bahas Penggantian Wapres Usai Gibran Ajukan Pengunduran Diri

12 November 2026 - 14:51 WIB

Trending on Hukum