Karya Indonesia – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (12/11/2026). Pertemuan tersebut akan membahas penyesuaian jadwal dan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri.
Muzani mengatakan dirinya mendapat panggilan dari Presiden untuk berkonsultasi mengenai jadwal pembahasan tersebut.
“Saya sekarang ditunggu oleh Presiden untuk berkonsultasi tanggal, nyocokin tanggal,” kata Muzani di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Saya ke Istana,” sambungnya.
Muzani menjelaskan, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih Wakil Presiden definitif. Sementara itu, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon pengganti setelah MPR mengirimkan surat permintaan resmi.
“60 hari, tapi Presiden punya waktu 14 hari sejak kami mengeluarkan surat kepada Presiden untuk mengajukan nama. Kapan kami akan mengeluarkan surat kepada Presiden? Tunggu Ragab. Ragabnya kapan? Besok,” ujarnya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Penyerahan surat tersebut dilakukan dalam pertemuan di Gedung MPR, Jakarta.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, kedatangan Gibran bertujuan menyampaikan surat pengunduran diri sekaligus meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.
Menurut Muzani, Gibran juga menyampaikan bahwa surat pengunduran diri yang sama telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” katanya.
Muzani menyebut MPR akan menindaklanjuti surat tersebut melalui rapat pimpinan, kemudian dilanjutkan dengan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Adapun mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, proses pengunduran diri Gibran dan pemilihan penggantinya akan memasuki tahapan kelembagaan sesuai mekanisme konstitusi.
