Karya Indoneisa – Masa depan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka semakin menjadi perhatian publik menyusul polemik dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.
Situasi politik semakin berkembang setelah Gibran dikabarkan menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pembicaraan tersebut, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun, Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran mengenai langkah yang dapat ditempuh untuk menghadapi persoalan yang sedang berkembang.
Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Salah satu saran yang disampaikan Prabowo adalah agar Gibran tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui proses peradilan.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” ungkap Gibran sebagaimana diberitakan Kompas.com.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah sikap Gibran, apakah tetap berencana mengundurkan diri atau memilih bertahan sambil memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Di sisi lain, dinamika politik di DPR RI juga semakin menguat. Sejumlah anggota dewan lintas fraksi mulai menggalang dukungan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan tersebut. Dukungan itu berasal dari enam fraksi dan dokumennya telah diserahkan kepada pimpinan DPR.
Puan Maharani selaku Ketua DPR RI membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut. Menurutnya, tindak lanjut akan dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Penggalangan dukungan HMP ini menjadi perkembangan baru setelah sebelumnya muncul wacana penggunaan Hak Angket untuk menyelidiki persoalan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
Dalam perkembangannya, Partai Gerindra belum menunjukkan dukungan fraksi terhadap usulan tersebut. Meski demikian, sejumlah partai politik lainnya mulai menyampaikan sikap yang lebih terbuka mengenai kemungkinan proses politik terhadap Wakil Presiden.
Salah satunya Partai NasDem. Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyatakan bahwa pemakzulan dapat ditempuh apabila memang menjadi satu-satunya alternatif penyelesaian persoalan.
“Saya katakan kalau memang itu sebagai satu-satunya alternatif penyelesaian, ya jalankan saja, kan nggak ada alternatif lain,” kata Surya Paloh di Karawang, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026), seperti dikutip Kompas TV.
Pernyataan Paloh menambah dinamika politik di parlemen, mengingat NasDem merupakan salah satu partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Polemik mengenai kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden semakin berkembang setelah MA menerbitkan putusan Nomor 742 K/TUN/2026 terkait gugatan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran.
Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan dan menyatakan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah serta batal.
MA juga memerintahkan pihak tergugat, yakni instansi pemerintah terkait, untuk mencabut surat keterangan tersebut.
Dalam pertimbangan hukumnya, MA menilai dokumen berupa certificate of attendance, academic records, explanation of grades, dan dokumen lainnya belum membuktikan bahwa Gibran telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu di luar negeri.
Putusan tersebut kemudian menjadi dasar bagi sejumlah pihak untuk mempertanyakan kembali pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden.
Sebelumnya, MK juga telah mengeluarkan putusan terkait gugatan yang menyangkut persyaratan pendidikan Gibran. Perkembangan kedua putusan tersebut kemudian memicu perdebatan mengenai implikasi hukumnya terhadap jabatan Wakil Presiden.
Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan Gibran mengajukan upaya hukum lanjutan. Persoalan ini tidak sederhana karena dalam perkara kasasi di MA, pihak yang menjadi termohon adalah pejabat pemerintah penerbit surat keterangan, bukan Gibran secara langsung.
Karena itu, langkah hukum lanjutan, termasuk kemungkinan peninjauan kembali (PK), perlu memperhatikan kedudukan hukum para pihak dan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Secara konstitusional, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Pasal 79 UU MD3 mengatur bahwa DPR dapat menggunakan hak tersebut, antara lain, untuk menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.
Pengajuan HMP membutuhkan dukungan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR. Namun, terpenuhinya jumlah pengusul tidak serta-merta membuat proses pemakzulan dapat langsung dilaksanakan.
Usulan tersebut masih harus melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan dalam forum DPR sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila DPR menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam konstitusi, proses selanjutnya melibatkan Mahkamah Konstitusi dan MPR.
Dengan demikian, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh puluhan anggota DPR merupakan bagian dari proses politik dan konstitusional yang masih harus berjalan melalui sejumlah tahapan.
Perkembangan komunikasi antara Prabowo dan Gibran, sikap partai-partai politik di parlemen, serta tindak lanjut terhadap putusan MA diperkirakan akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah penyelesaian polemik tersebut.
