Karya Indonesia – Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Puan merespons munculnya desakan dari sejumlah partai politik agar Gibran mundur dari jabatannya.
Puan meminta masyarakat tidak terburu-buru berspekulasi mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri dari posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
“Ya sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah apa. Pak Wapres, Mas Gibran masih Wapres,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia juga menegaskan tidak ingin mencampuri urusan internal partai politik yang menyampaikan desakan agar Gibran mundur. Menurutnya, setiap partai memiliki mekanisme dan aturan masing-masing dalam menyampaikan sikap politik.
“Kita tidak akan mencampuri urusan internal partai lain. Itu hak partai-partai,” kata Puan.
Puan kembali menekankan bahwa DPR tidak akan mengintervensi mekanisme internal partai politik terkait persoalan tersebut.
“Ya saya tidak akan mencampuri urusan partai lain. Silakan saja partai-partai mempunyai mekanisme dan aturan sendiri-sendiri,” imbuhnya.
Sebelumnya, sejumlah kalangan politik mulai mempersoalkan kelayakan Gibran untuk tetap menduduki jabatan Wakil Presiden. Desakan tersebut muncul setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang digunakan Gibran.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon menjadi salah satu pihak yang menyampaikan pandangan tersebut. Ia menilai putusan MA berimplikasi terhadap legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Melalui akun media sosial X, Jansen menyebut MA telah menyatakan surat keterangan tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum. Ia juga menyoroti amar putusan yang memerintahkan agar dokumen tersebut dimusnahkan.
“Karena putusan MA ini telah menyatakan Suket 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum, bahkan lebih jauh lagi di poin 3: hakim memerintahkan untuk dimusnahkan, maka mau tidak mau saya harus mengatakan, secara hukum, legitimasi Mas Gibran saat ini selaku Wapres, mengikuti kalimat yang ada di Pasal 7A UUD, sudah tidak lagi memenuhi syarat,” tulis Jansen.
Ia berpendapat, apabila amar putusan MA dimaknai secara langsung, status hukum surat keterangan yang digunakan Gibran tersebut turut memengaruhi keabsahan pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
“Jika ‘letterlijk’ mengikuti amar atau kalimat dalam putusan MA sebagai sumber hukumnya, maka status Mas Gibran saat ini tidak lagi sah dan batal demi hukum sebagai Wapres, mengikuti status suket yang dipakai. Yang sekarang oleh MA bahkan diperintahkan untuk dimusnahkan,” lanjutnya.
Atas dasar pandangan tersebut, Jansen menyebut terdapat dua opsi yang menurutnya dapat ditempuh, yakni Gibran mengundurkan diri atau DPR bersama MPR menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.
“Karena sudah tidak lagi sah dan memenuhi syarat sebagai Wapres, maka pilihannya saat ini menurut saya tinggal 2: Mas Gibran mundur dari Wapres secara terhormat, atau DPR cq MPR yang ‘memundurkan’ beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD,” tegasnya.
Jansen juga menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada putusan tertulis semata. Menurutnya, perlu ada tindak lanjut terhadap putusan MA karena perkara itu dinilai berkaitan dengan persyaratan jabatan kenegaraan.
Meski demikian, pandangan Jansen tersebut merupakan pendapat politik dan penafsiran hukumnya terhadap putusan MA. Adapun status Gibran sebagai Wakil Presiden masih ditegaskan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Perkembangan persoalan ini diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik, terutama terkait hubungan antara putusan pengadilan, persyaratan jabatan Wakil Presiden, dan mekanisme pemberhentian pejabat negara sebagaimana diatur dalam konstitusi.
