Karya Indonesia – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap personel berinisial EHS berakhir dengan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari keanggotaan Polri. Meski demikian, EHS menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sidang yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri pada Selasa (17/11/2026) itu merupakan bagian dari penegakan disiplin dan kode etik terhadap anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, keputusan tersebut menunjukkan komitmen institusi dalam menindak setiap personel yang melanggar aturan tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
Menurut Trunoyudo, penegakan kode etik tersebut juga sejalan dengan program Kapolri melalui konsep Bersih ke Dalam. Program ini menekankan bahwa upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus dimulai dari integritas setiap anggota dalam menjalankan tugas.
“Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran. Polri senantiasa berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law,” ujar Trunoyudo di Lobby Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Selasa malam.
Sidang KKEP terhadap EHS berlangsung selama sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divpropam Polri, Gedung Presisi 3, Lantai 2, Mabes Polri.
Persidangan dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo dengan menghadirkan sembilan orang saksi. Salah satunya merupakan saksi yang meringankan berinisial DR, yang diajukan atas permintaan terduga pelanggar.
Berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan, EHS dinyatakan melakukan pemufakatan terkait aktivitas akses ilegal (illegal access), berupa penyadapan dengan memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Atas pelanggaran tersebut, majelis sidang menjatuhkan dua bentuk sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri.
Putusan tersebut mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.
Trunoyudo menegaskan, penerapan prinsip equality before the law menjadi dasar dalam setiap proses penegakan aturan internal kepolisian.
“Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel,” tegasnya.
Mengenai pengajuan banding oleh EHS, Trunoyudo menjelaskan bahwa proses selanjutnya akan dilaksanakan sesuai mekanisme dalam Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026. Polri nantinya akan membentuk Komisi Banding untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut.
Setelah menerima sanksi administratif berupa PTDH, EHS selanjutnya akan kembali ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses pidana yang ditangani oleh penyidik.
Dalam kesempatan yang sama, Trunoyudo menyampaikan bahwa sidang kode etik terhadap personel berinisial LSP direncanakan berlangsung pada pekan depan. Kepastian jadwal akan diumumkan setelah kesiapan pemeriksa, khususnya Bidang Kode Etik Propam Polri, dipastikan.
Sementara itu, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, S.H., yang turut menyaksikan persidangan, menilai proses pemeriksaan telah berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Ia menjelaskan, seluruh pihak memperoleh kesempatan untuk memberikan keterangan, menjelaskan alur kewenangan, serta mengungkap fakta dan peristiwa yang berkaitan dengan perkara. Terduga pelanggar juga diberikan ruang untuk menghadirkan saksi yang meringankan dan menyampaikan pembelaan.
“Kami melihat mekanisme yang berlangsung tadi sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga,” kata Choirul Anam.
Menurutnya, persidangan juga memuat pernyataan penyesalan dan permintaan maaf dari terduga pelanggar, meskipun EHS tetap menyatakan akan menempuh upaya banding.
Choirul Anam menambahkan, Kompolnas mengikuti jalannya persidangan sejak pagi hingga sore, mulai dari pemeriksaan saksi, penyampaian pembelaan, hingga proses penuntutan.
Menutup keterangannya, Trunoyudo menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan insan pers yang terus memberikan perhatian, kritik, serta masukan terhadap upaya pembenahan institusi Polri.
“Pembenahan Polri membutuhkan partisipasi teman-teman media dan masyarakat luas. Kami mengapresiasi setiap masukan, informasi, serta kontrol sosial yang diberikan. Polri berkomitmen menjadi lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat,” tutupnya.
