Karya Indonesia – Perdana Menteri sementara Israel, Benjamin Netanyahu kembali mengajukan tawaran pembentukan pemerintahan persatuan nasional kepada pemimpin oposisi Gadi Eisenkot.
Namun, upaya tersebut diperkirakan tidak mudah terealisasi karena kedua tokoh masih memiliki perbedaan politik serta persoalan kepercayaan yang cukup tajam.
Dalam pernyataan melalui video pada Sabtu, Netanyahu menyampaikan bahwa pemerintahan persatuan diperlukan untuk menjaga keamanan Israel. Ia bahkan mengklaim koalisi lintas kubu tersebut dapat menghilangkan ancaman Iran secara permanen.
Netanyahu juga menuduh Teheran berpotensi menggunakan senjata nuklir untuk menyerang Israel. Pernyataan itu menjadi salah satu alasan yang ia kemukakan untuk mendorong terbentuknya pemerintahan persatuan nasional.
Namun, Eisenkot menanggapi tawaran tersebut dengan skeptis. Ia menganggap langkah Netanyahu sebagai manuver politik yang tidak akan memengaruhi sikapnya dalam membentuk pemerintahan.
“Usaha yang bagus, tetapi trik seperti ini tidak mempan terhadap saya. Begitu pula terhadap warga Israel,” ujar Eisenkot, seperti dikutip Al Jazeera, Senin (16/11/2026).
Meski terdapat perbedaan sikap, partai Likud yang dipimpin Netanyahu dan Yashar di bawah kepemimpinan Eisenkot dijadwalkan membicarakan kemungkinan kerja sama pemerintahan.
Hasil pemilu pada 27 Oktober memperlihatkan persaingan yang ketat di parlemen Israel atau Knesset. Blok yang mendukung Eisenkot memperoleh 48 dari total 120 kursi, sedangkan koalisi sayap kanan dan kelompok religius yang mendukung Netanyahu menguasai 53 kursi.
Untuk memperoleh mayoritas, Eisenkot memiliki beberapa pilihan membangun koalisi tanpa melibatkan Netanyahu. Salah satunya dengan merangkul dua partai ultra-Ortodoks, Shas dan United Torah Judaism. Dukungan dari kedua partai tersebut berpotensi membawa jumlah kursi pendukungnya mencapai 61.
Akan tetapi, upaya tersebut menghadapi persoalan. Kedua partai menginginkan komitmen terkait pengesahan aturan yang mengecualikan siswa seminari agama Yahudi dari kewajiban wajib militer. Tuntutan itu berseberangan dengan sikap Eisenkot dan sejumlah sekutunya.
Alternatif lain adalah membangun kerja sama dengan partai-partai Arab, yakni Ra’am dan Joint List. Jika bergabung dengan blok Eisenkot, kedua partai tersebut dapat membentuk kekuatan politik dengan total 67 kursi.
Kendati demikian, opsi tersebut juga tidak sepenuhnya mendapat dukungan. Sejumlah tokoh yang berada di kubu Eisenkot, termasuk Avigdor Lieberman dan Naftali Bennett, menolak jika pemerintahan harus bergantung pada dukungan partai-partai Arab.
Peneliti Jerusalem Center for Studies on Israeli Affairs, Yasser Manna, menilai hambatan dalam pembentukan koalisi oposisi tidak serta-merta membuat kesepakatan dengan Netanyahu menjadi pilihan yang lebih mudah.
Menurut Manna, penolakan Lieberman dan Bennett terhadap kerja sama dengan partai-partai Arab menjadi salah satu persoalan utama yang harus dihadapi Eisenkot. Kondisi tersebut membuat pendekatan kepada kelompok lain, khususnya partai ultra-Ortodoks, semakin penting dalam proses negosiasi.
Presiden Israel Isaac Herzog telah memberikan mandat kepada Eisenkot untuk membentuk pemerintahan hingga 6 Desember. Masa tersebut masih dapat diperpanjang selama 14 hari.
Eisenkot menyatakan terbuka terhadap kemungkinan bergabungnya anggota Likud maupun partai Religious Zionist. Namun, mereka harus bersedia mendukung pemerintahannya dan menerima program kerja yang telah disiapkan.
Persoalan kepemimpinan masih menjadi salah satu titik perbedaan. Eisenkot menolak gagasan pembagian jabatan perdana menteri melalui sistem rotasi bersama Netanyahu.
Mantan negosiator perdamaian Israel, Daniel Levy, menilai pertemuan antara kedua kubu juga dapat dimanfaatkan sebagai strategi untuk memperkuat posisi tawar masing-masing pihak dalam proses politik.
Sementara itu, Manna memperkirakan Netanyahu dapat memanfaatkan perbedaan di antara kelompok oposisi untuk mempertahankan posisinya sebagai perdana menteri sementara. Ia juga menilai meningkatnya ketegangan keamanan dengan Iran berpotensi kembali digunakan Netanyahu sebagai alasan untuk mendorong pembentukan pemerintahan persatuan.
Apabila seluruh upaya negosiasi tidak membuahkan hasil, Eisenkot masih memiliki pilihan untuk membentuk pemerintahan sementara dengan masa kerja singkat. Pemerintahan tersebut dapat diarahkan untuk menggantikan Netanyahu sekaligus mempersiapkan pemilu baru.
Levy menilai opsi itu berpotensi menjadi jalan bagi kelompok oposisi untuk mengakhiri pemerintahan Netanyahu tanpa harus memaksakan pembentukan koalisi jangka panjang yang sulit mencapai kesepakatan.
