Karya Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara terbuka meminta dukungan dari Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah.
Permintaan itu disampaikan di akhir Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (1/7/2025), usai menyampaikan laporan realisasi Semester I dan proyeksi Outlook APBN 2025.
Dalam momen tersebut, Sri Mulyani menekankan pentingnya sinergi antara otoritas fiskal dan moneter, meski tetap menghormati independensi Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
“Kami juga mohon dukungan Pak Gubernur BI untuk berbagai program-program pemerintah tanpa mengkompromikan independensi dan efektivitas BI sebagai pengelola moneter,” ucap Sri Mulyani yang duduk bersebelahan dengan Perry Warjiyo dalam rapat tersebut.
Defisit APBN 2025 Diproyeksi Melebar
Dalam pemaparannya, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa defisit APBN tahun 2025 diperkirakan akan melebar menjadi Rp 662 triliun atau 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini meningkat dari target awal dalam APBN sebesar Rp 616,2 triliun (2,53% dari PDB).
Pelebaran defisit ini, jelasnya, disebabkan oleh tekanan pada sisi penerimaan negara, yang diperkirakan hanya akan mencapai Rp 2.865,5 triliun dari target sebelumnya Rp 3.005,1 triliun.
Penurunan tersebut utamanya dipicu oleh batalnya pemberlakuan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% secara umum, serta kebijakan baru yang mengecualikan dividen BUMN dari pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN.
Sementara di sisi belanja, negara diproyeksi akan menghabiskan dana sekitar Rp 3.527,5 triliun hingga akhir tahun, sedikit di bawah target APBN sebesar Rp 3.621,3 triliun.
Kebutuhan anggaran besar ini tetap didorong oleh pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat, koperasi desa merah putih, pertahanan semesta, ketahanan pangan, hingga program-program di sektor kesehatan.
Gunakan SAL untuk Kendalikan Defisit
Guna menjaga stabilitas fiskal, pemerintah berencana menggunakan sebagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2024 yang masih tersisa sebesar Rp 457,5 triliun.
Sri Mulyani mengajukan permohonan kepada Banggar DPR untuk menyetujui penggunaan SAL senilai Rp 85,6 triliun, guna membantu menutup pelebaran defisit tanpa harus sepenuhnya mengandalkan penerbitan surat utang baru.
“Kami harap Banggar dapat menyetujui poin keempat ini dalam pembahasan laporan semester agar defisit tidak seluruhnya dibiayai dari utang, melainkan dari cash yang tersedia,” ujarnya.
APBN Tetap Jadi Instrumen Penyangga
Meskipun mengakui bahwa pelemahan ekonomi global berada di luar kendali pemerintah, Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN 2025 tetap disiapkan sebagai instrumen yang fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik.
“Kita berharap defisit 2,78% dari PDB bisa menjadi sinyal bahwa APBN 2025 mendukung program-program strategis sekaligus berperan sebagai kebijakan counter-cyclical di tengah pelemahan ekonomi global,” jelasnya.
Rapat kerja tersebut menjadi momentum penting dalam merumuskan langkah strategis menghadapi tekanan fiskal ke depan, sekaligus memastikan kesinambungan program prioritas nasional tanpa mengorbankan kestabilan keuangan negara.
