Karya Indonesia — Menteri Dalam Negeri, Jenderal (Purn) Tito Karnavian menegur para gubernur yang memprotes kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
Ia meminta kepala daerah untuk tidak langsung bersikap pesimistis atau resisten ketika anggaran dipangkas oleh pemerintah pusat.
Tito menilai, langkah efisiensi anggaran justru perlu disikapi dengan introspeksi oleh pemerintah daerah. Menurutnya, banyak kasus pemborosan dan ketidakefisienan penggunaan dana daerah yang berujung pada persoalan hukum.
“Jangan kemudian menjadi pesimis dan langsung resisten ketika melihat dampak. Lihat faktanya, banyak terjadi pemborosan, banyak yang tidak efisien, dan akhirnya jadi masalah hukum,” ujar Tito di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).
Ia menambahkan, akibat pengelolaan anggaran yang tidak efektif, sejumlah kepala daerah kerap terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, ia menekankan agar penggunaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran dan efisien.
“Kena OTT, masuk penjara, dan lain-lain. Efektifkan, efisienkan dulu. Kalau ada masalah, nanti kita terbuka, kita bicarakan. Termasuk sudah ketemu dengan Pak Purbaya (Menkeu),” katanya.
Tito menjelaskan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah meminta para gubernur melakukan evaluasi (exercise) atas anggaran daerah masing-masing pascapemotongan TKD. Ia memastikan bahwa pemerintah pusat akan mencarikan solusi bagi daerah yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan.
“Pak Purbaya menyampaikan, exercise dulu. Silakan, nanti kita lihat daerah yang betul-betul kesulitan. Kira-kira begitu,” imbuhnya.
Sebelumnya, sejumlah gubernur dari berbagai provinsi bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta pada Selasa (7/10/2025).
Pertemuan yang diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemotongan dana TKD oleh pemerintah pusat.
Diketahui, pemerintah menambah alokasi TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp43 triliun, dari Rp649,99 triliun menjadi Rp693 triliun. Namun, jumlah tersebut masih lebih kecil dibandingkan alokasi dalam APBN 2025 yang mencapai Rp919,87 triliun.
Para kepala daerah menilai kebijakan ini berpotensi membebani daerah, terutama untuk pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda turut hadir dalam audiensi tersebut.
Sherly yang menjadi salah satu juru bicara menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah sepakat menolak pemotongan anggaran tersebut karena dinilai terlalu besar dan berdampak pada program pembangunan.
“Semuanya tidak setuju, karena ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar, serta janji pembangunan jalan dan jembatan yang juga besar,” ujar Sherly.
Menurutnya, pemotongan dana yang mencapai 20–30 persen di sebagian besar daerah, bahkan hingga 60–70 persen di Jawa Tengah, membuat pemerintah daerah kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dan pembangunan infrastruktur.
“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” tegasnya.
