Karya Indonesia — Pemuda Peduli Pendidikan dan Demokrasi Indonesia (Palpasi Indonesia) menilai keputusan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo untuk tetap mengemban amanah sebagai anggota DPR RI merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi.
Ketua Umum Palpasi Indonesia, Andi Muh. Riski AD, mengatakan keputusan tersebut mencerminkan kematangan politik dan sikap terbuka terhadap kritik.
“Rahayu menunjukkan integritas politik yang matang — berani terbuka, mau dikritik, dan menempatkan kepentingan publik di atas kalkulasi pribadi. Tetapnya ia di DPR bukan mundur dari tanggung jawab, melainkan memilih jalur institusional agar suara anak muda benar-benar terwujud dalam kebijakan. Ini bukan drama atau sandiwara,” ujar Riski di Jakarta.
Menurut Palpasi, sikap awal Rahayu yang sempat menyatakan niat mundur justru menunjukkan akuntabilitas personal.
Namun setelah mendengar aspirasi masyarakat — termasuk konstituen muda — dan melalui proses kelembagaan di Majelis Kehormatan Dewan (MKD), mandatnya untuk tetap bekerja di parlemen menjadi semakin tegas.
“Kursi parlemen adalah amanah rakyat. Dengan tetap mengabdi, Rahayu memberi pesan penting bahwa keberanian berefleksi dapat berjalan seiring konsistensi melayani,” tegas Riski.
Cerminan Demokrasi Substantif
Palpasi Indonesia mengaitkan keputusan Rahayu dengan teori-teori demokrasi modern. Merujuk pemikiran Hanna Pitkin, kualitas wakil rakyat terletak pada perwakilan substantif — yakni pada apa yang diperjuangkan, bukan sekadar siapa yang duduk di kursi parlemen.
Dalam konteks itu, agenda Rahayu yang fokus pada pendidikan terjangkau, kerja layak, penguatan UMKM, kesehatan mental, dan partisipasi politik generasi muda dinilai relevan dan progresif.
Palpasi juga menyinggung konsep delegate dan trustee dari Edmund Burke, di mana seorang wakil harus menyeimbangkan antara menyerap aspirasi warga dan mengambil keputusan berdasarkan penilaian profesional.
“Rahayu berada pada posisi menyeimbangkan keduanya — menjadi kanal suara warga sekaligus pengambil keputusan yang bertanggung jawab,” jelas Riski.
Lebih lanjut, dalam kerangka demokrasi deliberatif ala Jürgen Habermas, keputusan Rahayu disebut memperlihatkan proses deliberatif yang memperkuat kepercayaan terhadap institusi.
“Demokrasi yang sehat (polyarchy) menurut Robert Dahl ditopang oleh partisipasi efektif, pemahaman yang tercerahkan, inklusi, dan kontrol agenda,” ujarnya.
Dengan tetapnya Rahayu di parlemen serta komitmennya membuka kanal partisipasi anak muda, kata Riski, kualitas demokrasi dapat meningkat dari sekadar didengar menjadi benar-benar dilibatkan.
Palpasi juga mengutip gagasan public reason dari John Rawls, bahwa setiap keputusan publik harus berlandaskan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga.
Transparansi, kejelasan bahasa kebijakan, dan keadilan antargenerasi menjadi prinsip yang perlu dijaga.
“Di sini Kak Rahayu menempatkan energi politiknya,” ujar Riski yang akrab disapa Ikki.
Empat Rekomendasi untuk Demokrasi yang Lebih Inklusif
Untuk memperkuat mandat tersebut, Palpasi Indonesia mengajukan empat rekomendasi strategis:
1. Membuka kanal partisipasi publik yang inklusif.
2. Membangun akuntabilitas berbasis data.
3. Melibatkan masyarakat dalam proses legislasi.
4. Memperkuat agenda prioritas anak muda seperti pendidikan, keterampilan digital, dan kesehatan mental.
“Palpasi Indonesia siap mengawal dan memberi masukan berbasis bukti. Generasi muda berhak bukan hanya didengar, tetapi dihitung dalam setiap pasal kebijakan,” tegas Ikki.
Palpasi Indonesia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keputusan Rahayu Saraswati untuk tetap di DPR bukan sekadar kelanjutan jabatan, tetapi penguatan relasi antara wakil dan warga. Langkah ini dinilai tepat — baik secara prosedural maupun substantif — serta mencerminkan kedewasaan demokrasi Indonesia yang semakin partisipatif, bukan drama atau sandiwara politik.
