Karya Indonesia – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menanggapi temuan terkait makanan basi dan mentah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai bahwa permasalahan ini terjadi karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih berada dalam tahap penyesuaian. Hal tersebut disampaikannya usai menjadi pembicara dalam retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).
“Kami melihat masalah utama berasal dari SPPG yang baru dibentuk. Butuh waktu bagi mereka untuk memproduksi makanan dalam jumlah besar dengan kualitas sesuai standar,” jelas Dadan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, ia menyebutkan bahwa proses adaptasi seperti ini biasanya memerlukan waktu hingga tiga bulan.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Dadan merekomendasikan agar SPPG memulai produksi secara bertahap. Langkah ini dimulai dari kapasitas kecil, yakni 100-150 porsi per hari, kemudian ditingkatkan secara bertahap seiring dengan peningkatan kapasitas dan pemahaman teknis.
Selain itu, demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program, Dadan mewajibkan setiap SPPG memiliki media sosial resmi. Media ini nantinya digunakan untuk mengunggah menu harian MBG yang disajikan kepada siswa. “Program sebesar ini tidak hanya membutuhkan pengetahuan teknis, tetapi juga pembiasaan dalam menjaga konsistensi dan kualitas,” tambahnya.
Temuan Ombudsman: Makanan Basi dalam Menu MBG
Sebelumnya, Ombudsman Perwakilan Jawa Timur menemukan adanya makanan basi dalam program MBG di SMPN 13 Surabaya. Temuan ini diungkapkan setelah tim Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada Selasa (25/2/2025).
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jatim, Ahmad Azmi, menjelaskan bahwa pihaknya telah mewawancarai para siswa terkait kualitas makanan yang mereka terima. “Kami bertanya langsung kepada siswa, apakah mereka pernah mengonsumsi makanan basi dari program ini. Beberapa di antaranya menjawab pernah,” ungkap Azmi.
Tidak hanya makanan utama, beberapa siswa juga melaporkan bahwa buah-buahan yang disediakan dalam menu MBG sudah tidak layak konsumsi. Namun, Azmi menegaskan bahwa temuan ini tidak dialami oleh seluruh siswa. “Dari satu kelas, sekitar 5 hingga 7 siswa melaporkan menerima buah yang sudah basi,” katanya.
Langkah Evaluasi untuk Tingkatkan Kualitas Program
Menyikapi temuan ini, program MBG diharapkan dapat segera dievaluasi guna memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa tetap terjaga. Dadan menekankan pentingnya sinergi antara BGN, SPPG, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperbaiki sistem distribusi dan produksi makanan.
“Kami akan terus memantau perkembangan ini. Harapannya, program MBG tidak hanya menjadi solusi gizi anak bangsa, tetapi juga menjadi contoh implementasi layanan publik yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
Program MBG sendiri merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memastikan asupan gizi yang cukup bagi siswa sekolah. Meski demikian, tantangan operasional seperti yang terjadi di beberapa wilayah menunjukkan perlunya perbaikan signifikan agar program ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
