Karya Indonesia – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah menyediakan pendidikan dasar secara gratis di sekolah negeri maupun swasta menuai berbagai reaksi dari publik.
Di satu sisi, kebijakan ini disambut positif karena dinilai sejalan dengan amanat konstitusi, namun di sisi lain muncul pertanyaan mengenai kesiapan anggaran pemerintah untuk mendukung implementasinya secara menyeluruh.
Pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Dr. Dian Rahma Santoso, menilai putusan MK merupakan langkah penting untuk mempertegas komitmen negara terhadap pemenuhan hak pendidikan dasar bagi seluruh warga negara.
“Keputusan MK agar pemerintah membebaskan biaya pendidikan wajib belajar sembilan tahun di sekolah negeri dan swasta menjadi langkah penting dalam mewujudkan amanat konstitusi,” ujar Dian dalam keterangan resminya yang diunggah di laman Umsida, Jumat (30/5/2025).
Namun demikian, Dian mengingatkan agar kebijakan ini tidak merugikan kualitas pendidikan, khususnya di sekolah swasta. Ia menilai, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat tergantung pada komitmen pemerintah dalam menyediakan dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan.
“Ketika kebijakan sekolah gratis diterapkan, pemerintah harus benar-benar hadir memberikan dukungan anggaran yang mencukupi, bukan sekadar simbolik atau parsial,” tambahnya.
Sekolah Swasta Berisiko Tertekan
Dian menyoroti potensi tekanan besar yang mungkin dihadapi sekolah swasta jika anggaran dari pemerintah tidak mencukupi. Menurutnya, sekolah-sekolah swasta bisa kehilangan daya saing karena kesulitan mempertahankan mutu pendidikan dan program-program unggulan yang selama ini telah berjalan.
“Kualitas pengajaran bisa menurun, motivasi guru terdampak, dan program unggulan terancam hilang akibat skema pendanaan yang tidak jelas,” ujarnya.
Selain biaya operasional rutin, sekolah swasta juga memerlukan anggaran untuk pelatihan tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, hingga peningkatan fasilitas teknologi. Karena itu, ia menekankan pentingnya pendanaan yang menyeluruh dan transparan agar kebijakan ini benar-benar berdampak positif.
Prioritas untuk Sekolah Swasta yang Melayani Warga Kurang Mampu
Dian juga mengingatkan pentingnya pemetaan sekolah swasta yang harus diprioritaskan, terutama yang melayani masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Menurutnya, prinsip keadilan sosial harus menjadi dasar dalam distribusi dana pendidikan.
“Prioritas harus diberikan kepada sekolah-sekolah swasta yang paling membutuhkan, namun tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan layanan pendidikan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini menuntut kolaborasi lintas sektor—melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat sipil.
“Jangan sampai kebijakan ini menjadi bumerang yang justru merusak ekosistem pendidikan nasional. Kita harus memastikan bahwa ini bukan sekadar janji konstitusional, tetapi menjadi solusi nyata untuk masa depan pendidikan Indonesia,” pungkas Dian.
