Karya Indonesia — Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak saat melakukan kunjungan kerja, Selasa (31/3).
Menurutnya, secara umum layanan penyeberangan berjalan baik dan mampu mengakomodasi mobilitas masyarakat yang hendak bersilaturahmi maupun berwisata ke Sumatera.
“Saya melihat cukup lancar dari Jawa ini, dan apresiasi untuk Kementerian Perhubungan, GAPASDAP, ASDP, serta Kepolisian atas keberhasilan angkutan mudik,” ujar BHS.
Namun demikian, BHS menyoroti masih adanya persoalan mendasar berupa antrean panjang kendaraan di pelabuhan, terutama pada momen puncak arus.
BHS mengungkapkan, keterbatasan jumlah dermaga menjadi penyebab utama tidak optimalnya operasional kapal.
Dari total 72 kapal yang tersedia, hanya sekitar 28 kapal yang dapat beroperasi secara reguler, ditambah lima kapal di dermaga darurat.
“Kita kekurangan dermaga. Saat ini hanya ada tujuh dermaga aktif, sehingga lebih dari 60 persen armada tidak bisa beroperasi saat kondisi padat,” jelasnya.
Ia menilai kondisi tersebut membutuhkan evaluasi menyeluruh oleh PT ASDP Indonesia Ferry bersama regulator di Kementerian Perhubungan, baik Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maupun Laut.
Menurut BHS, penambahan dermaga menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kapasitas angkut. Ia menjelaskan, satu pasang dermaga dapat menambah operasional hingga empat kapal.
“Kalau ada dua pasang dermaga tambahan, bisa menampung delapan kapal. Ini bisa meningkatkan kapasitas hingga sekitar 35 persen,” ungkapnya.
Ia juga memproyeksikan lonjakan pengguna jasa penyeberangan akan terus meningkat setiap tahun, seiring pertumbuhan kendaraan yang mencapai 8–12 persen per tahun.
BHS mengingatkan bahwa konektivitas jalan tol di Sumatera yang terus berkembang akan semakin mendorong peningkatan arus kendaraan menuju Jawa.
Selain itu, ia menegaskan bahwa angkutan logistik tidak boleh dikorbankan dalam pengaturan arus penyeberangan.
“Kendaraan logistik tidak boleh menunggu berhari-hari. Kalau distribusi terhambat, dampaknya bisa ke industri, perdagangan, bahkan memicu inflasi,” tegasnya.
BHS juga mengkritisi penggunaan dermaga darurat seperti di Ciwandan yang dinilai kurang optimal dan berisiko bagi keselamatan.
Menurutnya, fasilitas tersebut tidak layak digunakan dalam jangka panjang karena minim fasilitas publik dan berada di kawasan pelabuhan curah yang berpotensi membahayakan kesehatan.
“Dermaga darurat seharusnya hanya untuk kondisi emergency, bukan digunakan terus-menerus,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, BHS mendesak pemerintah segera merealisasikan pembangunan dermaga baru guna mengantisipasi lonjakan penumpang pada musim Lebaran mendatang.
“Penambahan dermaga ini tidak bisa ditawar lagi. Harus segera direalisasikan agar kemacetan saat Lebaran bisa teratasi dengan baik,” pungkasnya.
