Karya Indonesia – Presiden RI, Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk mengkaji rencana penerapan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Tim tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Pembentukan tim khusus itu merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Pemerintah akan mengkaji berbagai aspek, mulai dari tahapan pelaksanaan hingga kebutuhan anggaran program tersebut.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah perlu melakukan perhitungan secara matang sebelum kebijakan pendidikan tinggi gratis diterapkan.
Menurut Brian, kajian tersebut juga harus memperhatikan kemampuan fiskal negara. Pemerintah ingin memastikan program dapat dijalankan secara bertahap dengan skema pembiayaan yang realistis.
“Programnya kan Pak Presiden memberikan arahan bagaimana supaya pendidikan tinggi itu gratis untuk PTN, tapi kan tentu butuh waktu, kita butuh juga menganalisis ruang fiskal dan sebagainya,” ujar Brian di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Brian menjelaskan, tim yang dipimpin Pratikno akan melibatkan sejumlah kementerian terkait. Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Menteri Agama, serta kementerian terkait lainnya akan ikut dalam proses pembahasan.
Kajian tersebut akan mencakup perhitungan kebutuhan pembiayaan sekaligus penyusunan tahapan pelaksanaan. Pemerintah menargetkan hasil kajian dapat diperoleh dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden.
PTN-BH Ikut Dikaji
Rencana pendidikan tinggi gratis juga mencakup perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH). Brian menegaskan, status PTN-BH berkaitan dengan tata kelola keuangan dan bukan menjadi penghalang dalam pembahasan sumber pendanaan.
Ia mengatakan pemerintah masih membicarakan dari mana pembiayaan program tersebut akan berasal. Karena itu, besaran anggaran yang diperlukan belum dapat disampaikan secara pasti.
Sejumlah komponen pendapatan perguruan tinggi juga menjadi bagian dari kajian, antara lain penerimaan Uang Kuliah Tunggal (UKT), pendapatan dari jalur mandiri, serta sumber pendapatan lainnya. Pemerintah kemudian akan menyesuaikan berbagai opsi tersebut dengan ruang fiskal dalam APBN.
Gagasan pendidikan negeri gratis sebelumnya disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan keinginannya agar biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri dapat digratiskan. Ia juga mengatakan akan menggelar rapat terbatas untuk membahas kebijakan tersebut.
Prabowo menyebut pendidikan gratis sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan. Ia juga menyinggung pemberantasan korupsi sebagai salah satu sumber yang diharapkan dapat mendukung pembiayaan berbagai program untuk masyarakat.
Setelah arahan tersebut disampaikan, pemerintah kemudian menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka pada 23 September 2026. Dalam rapat itu, pembahasan diarahkan pada penyusunan skema, tahapan, serta perhitungan anggaran agar rencana pendidikan negeri gratis dapat dilaksanakan secara terukur.
Pemerintah juga menyatakan program pendidikan gratis di sekolah negeri mulai dari jenjang PAUD/TK, SD, SMP hingga SMA/SMK menjadi bagian dari pembahasan. Untuk jenjang perguruan tinggi, pemerintah masih mematangkan skema penerapan dan kebutuhan pembiayaannya.
Dengan pembentukan tim khusus tersebut, pemerintah kini memasuki tahap kajian lebih mendalam sebelum menentukan bentuk, cakupan, sumber pendanaan, dan tahapan penerapan pendidikan gratis di PTN.
