Karya Indonesia – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri merespons kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Dalam pernyataannya, Megawati mengungkapkan bahwa dirinya pernah meminta agar Listyo Sigit Prabowo diganti dari jabatan Kapolri sebelum kasus tersebut mencuat.
Pernyataan itu disampaikan Megawati saat menyampaikan pidato kebangsaan, Senin (9/11/2026). Ia mengingatkan bahwa sebelumnya dirinya sudah pernah menyampaikan pandangan mengenai perlunya pergantian Kapolri.
“Buktinya saya sekarang kepengin ngomong tahun berapa kan saya sudah ngomong bahwa itu Pak Sigit sudah waktunya, haduh, diganti, benar kan?” kata Megawati.
Megawati menegaskan, pandangannya tersebut bukan dilandasi rasa tidak suka ataupun kecemburuan pribadi terhadap Listyo Sigit. Menurutnya, pernyataan itu berkaitan dengan aturan dan pertimbangan yang semestinya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
“Loh, saya tidak sirik, tidak benci, tidak hanya ngomong, tapi apa? Karena aturan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menyinggung posisinya sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia. Ia meminta agar pernyataannya disampaikan secara terbuka dan tidak diabaikan.
Megawati kemudian mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak lagi menggunakan telepon seluler. Ia mengaitkan keputusan tersebut dengan pengakuannya bahwa dirinya juga termasuk pihak yang pernah menjadi sasaran penyadapan.
“Ibu-ibu waktu saya bilang ini sangat banyak yang tanya ‘ibu memang nggak punya HP?’ Loh saya memang nggak punya HP, memang nggak punya aku, kenapa? Kan saya bilang, oh ini viral lagi, karena saya orang yang disadap,” tuturnya.
Lebih lanjut, Megawati mengingatkan pentingnya keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Ia menekankan bahwa seseorang harus memiliki keyakinan dan keteguhan dalam menghadapi berbagai persoalan.
Menurutnya, keberanian menyatakan kebenaran juga harus disertai kesabaran. Ia kemudian mengutip ungkapan Sanskerta, Satyam Eva Jayate, yang bermakna kebenaran pada akhirnya akan menang.
“Mesti punya keyakinan, punya keteguhan, dengan itu harus ada apa? Keberanian untuk menyatakan kebenaran, setelah itu kesabaran, dan akhirnya apa? Satyam Eva Jayate,” kata Megawati.
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal yang diduga menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Dalam perkembangan awal kasus tersebut, penyidik menetapkan sejumlah tersangka, termasuk Listyo Sigit Prabowo yang dalam keterangan yang disampaikan disebut sebagai mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ujar Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Selain itu, nama Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso juga disebut dalam perkembangan penyidikan. Penyidik menduga terdapat tindakan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ungkapnya.
Penyidikan kemudian berkembang dengan penetapan tersangka baru, yakni Irjen Slamet Uliandi. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto mengatakan penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik menggelar perkara.
“Berdasarkan hasil gelar perkara, maka penyidik menyimpulkan bahwa Saudara SU telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum,” kata Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kebayoran Baru.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena dugaan penyadapan tersebut berkaitan dengan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan melibatkan sejumlah nama dari lingkungan kepolisian.
Proses hukum selanjutnya diharapkan dapat mengungkap secara terang pihak-pihak yang bertanggung jawab serta rangkaian peristiwa yang terjadi.
