Karya Indonesia – Menteri Perang Amerika Serikat, Pete Hegseth menilai upaya pemakzulan terhadap dirinya berpotensi membahayakan personel militer AS.
Ia menganggap langkah tersebut dapat mengirimkan pesan bahwa Kongres bersedia melemahkan misi militer ketika operasi masih berlangsung.
Pernyataan itu disampaikan Hegseth kepada wartawan pada Selasa. Ia menilai inisiatif pemakzulan tersebut bukanlah wujud patriotisme, melainkan tindakan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas militer AS.
“Ini menempatkan para prajurit Amerika dalam bahaya dengan mengirimkan sinyal bahwa Kongres akan melemahkan misi mereka saat operasi sedang berlangsung,” kata Hegseth.
Ia juga menuding tuduhan yang diarahkan kepadanya merupakan upaya mempolitisasi militer. Menurut Hegseth, resolusi pemakzulan tersebut bertujuan melemahkan kebijakan dan keputusan Presiden Donald Trump sebagai panglima tertinggi militer AS.
Hegseth berpendapat bahwa langkah tersebut lebih didorong oleh permusuhan pribadi terhadap Trump daripada pertimbangan konstitusional.
Ia bahkan menyebut proses pemakzulan itu dapat memberikan pesan yang keliru kepada pihak-pihak yang dianggap mengancam keamanan AS, termasuk Iran dan kartel.
“Hal itu memberi tahu musuh-musuh kita, Iran, kartel, dan setiap pihak yang mengancam yang mengamati situasi ini, bahwa Amerika Serikat justru akan menghukum prajurit dan pejabat sipilnya sendiri karena berhasil menjalankan operasi militer yang sah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hegseth mengatakan upaya pemakzulan tersebut dapat membuka ruang bagi seorang anggota parlemen untuk menentang keputusan keamanan nasional yang telah ditetapkan oleh presiden terpilih secara sah.
Sebelumnya, anggota DPR AS dari Partai Republik yang mewakili Kentucky, Thomas Massie, mengumumkan langkah untuk mendorong pemungutan suara di DPR terkait pemakzulan Hegseth pada Senin.
Resolusi yang diajukan Massie menuduh Hegseth melakukan pelanggaran terhadap Konstitusi AS dan Undang-Undang Resolusi Kekuasaan Perang (War Powers Resolution).
Upaya tersebut menambah tekanan politik terhadap Hegseth di tengah perdebatan mengenai kewenangan pemerintah dalam menjalankan operasi militer dan peran Kongres dalam mengawasi penggunaan kekuatan militer Amerika Serikat.
