Karya Indonesia – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) siang untuk membahas proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, keputusan menggelar rapat gabungan tersebut merupakan hasil rapat pimpinan MPR setelah menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026).
“Rapat pimpinan MPR menyepakati satu hal: pada hari Jumat kita akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR,” kata Muzani dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Muzani menjelaskan, terdapat empat agenda utama yang akan dibahas dalam rapat gabungan tersebut.
Pertama, menentukan tanggal pelaksanaan sidang paripurna MPR untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kedua, menyepakati pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon pengganti Wakil Presiden.
Agenda ketiga adalah membentuk tim verifikasi untuk memeriksa berkas calon Wakil Presiden. Sementara agenda keempat, MPR akan menyepakati pembentukan tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR terkait proses pengisian jabatan tersebut.
Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis siang. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit di Gedung MPR, Jakarta. Setelah pertemuan selesai, Gibran langsung meninggalkan kompleks parlemen tanpa memberikan keterangan kepada awak media.
Muzani menyampaikan bahwa setelah pengunduran diri tersebut, jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sehingga perlu segera ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
Menurut dia, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih Wakil Presiden pengganti. Dalam proses tersebut, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon setelah menerima surat permintaan resmi dari MPR.
“Kapan kami akan mengeluarkan surat kepada Presiden? Tunggu ragab (rapat gabungan). Ragabnya kapan? Besok,” ujar Muzani.
Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
