Karya Indonesia – Anggota MPR Fraksi Gerindra, Rachel Maryam Sayidina mendorong terwujudnya ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sebagai upaya mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan serta berpihak kepada rakyat.
“Konsep ini sangatlah bagus dalam mendorong perekonomian nasional dimulai dari pelibatan masyarakat secara aktif, sekaligus menjamin pemerataan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali,”jelas Rachel.
Apalagi, kata Rachel di tengah dinamika globalisasi, disrupsi teknologi, serta tantangan ketimpangan ekonomi yang masih mengemuka, suara masyarakat mengenai praktik ekonomi yang adil dan partisipatif menjadi semakin relevan.
“Oleh karena itu, kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat ini diselenggarakan sebagai wadah untuk mendengar, menghimpun, dan mendokumentasikan pandangan, masukan, serta harapan masyarakat terkait penerapan ekonomi kerakyatan dan berkeadilan,”ungkap Rachel.
Dalam kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat tersebut diperoleh beberapa masukan dari masyarakat diantaranya:
Pertama Masyarakat, khususnya pelaku UMKM di pedesaan dan kota kecil, menyampaikan keluhan mengenai sulitnya mendapatkan akses pembiayaan usaha. Prosedur pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai terlalu birokratis dan kurang berpihak kepada pelaku usaha mikro. Di sisi lain, lembaga keuangan non-bank yang tersedia justru memberikan bunga tinggi yang membebani pelaku usaha.
Kedua, Petani dan pelaku sektor agrikultur menyuarakan keresahan terhadap anjloknya harga hasil panen saat musim raya. Ketergantungan terhadap tengkulak masih tinggi, sementara infrastruktur pascapanen belum merata.
Ketiga, Pemuda desa, pelaku usaha daring, serta masyarakat produktif lainnya mengungkapkan bahwa kesenjangan akses teknologi dan pelatihan digital menjadi hambatan besar dalam meningkatkan daya saing ekonomi mereka di era digital.
Keempat, beberapa warga menyampaikan aspirasi terkait praktik distribusi bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran. Masih terdapat praktik diskriminatif, baik dalam pendataan penerima manfaat maupun dalam proses distribusi.
Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat ini telah menghasilkan sejumlah masukan yang sangat berarti dan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di akar rumput. Suara masyarakat menunjukkan adanya keinginan besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan struktural, administratif, dan infrastruktur.
Dengan mendengarkan dan mencatat aspirasi secara langsung, diharapkan para pemangku kebijakan, baik di legislatif maupun eksekutif, dapat merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil, memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan, dan memastikan terwujudnya keadilan sosial ekonomi di seluruh pelosok negeri.
