Karya Indonesia – Pemerintah Amerika Serikat mengajukan proposal gencatan senjata selama 60 hari di Jalur Gaza, yang mencakup kesepakatan pembebasan puluhan sandera Israel dan ribuan tahanan Palestina. Usulan ini masih memicu respons beragam dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
Proposal tersebut dikembangkan oleh utusan Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dan dijamin langsung oleh Trump. Dokumen yang diperoleh Reuters menyebutkan bahwa Mesir dan Qatar bertindak sebagai mediator utama dalam proses ini.
Dalam draf kesepakatan itu, kelompok Hamas akan membebaskan 28 sandera Israel—baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal—pada pekan pertama masa gencatan senjata. Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan 1.236 tahanan Palestina dan menyerahkan 180 jenazah warga Palestina.
Proposal juga mencakup komitmen pengiriman bantuan kemanusiaan secara masif ke Gaza. Bantuan akan disalurkan melalui PBB, Bulan Sabit Merah, serta jalur distribusi yang telah disepakati begitu Hamas memberikan persetujuan.
Gedung Putih menyatakan bahwa Israel telah menerima usulan tersebut. Beberapa media Israel mengabarkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyampaikan dukungan terhadap rencana itu kepada keluarga para sandera. Namun, kantor resmi Netanyahu menolak memberikan pernyataan.
Respons Hamas: Masih Mengkaji, Tuntutan Belum Terpenuhi
Kelompok Hamas merespons dengan sikap hati-hati dan kritik tajam. Dalam pernyataan resmi, mereka menilai respons Israel masih jauh dari harapan dan tidak memenuhi tuntutan utama rakyat Palestina, termasuk penghentian total agresi dan penyelesaian krisis kemanusiaan.
“Hamas masih mengkaji secara menyeluruh dan bertanggung jawab terhadap proposal baru ini,” kata pejabat senior Hamas, Basem Naim, Sabtu (31/5/2025).
Ia menambahkan bahwa tanggapan Israel dinilai justru memperkuat pendudukan serta melanggengkan kekerasan dan kelaparan, meski ada janji de-eskalasi.
Sesuai dokumen gencatan senjata, jika perundingan damai permanen dimulai setelah fase awal berjalan, Hamas akan membebaskan 30 sandera Israel yang tersisa. Sebagai imbalan, militer Israel akan menghentikan seluruh operasi di Gaza dan menarik pasukannya secara bertahap.
Namun, kesepakatan ini masih terganjal perbedaan mendasar. Israel bersikeras bahwa Hamas harus melucuti senjata, membubarkan sayap militernya, serta menyerahkan semua sandera sebelum perang bisa dinyatakan selesai. Hamas menolak tuntutan tersebut dan menyatakan bahwa Israel harus terlebih dahulu menarik pasukannya dan berkomitmen mengakhiri perang.
Tekanan Internasional Meningkat
Di tengah kebuntuan politik, tekanan global terhadap Israel terus meningkat. Sejumlah negara Eropa, yang sebelumnya berhati-hati mengkritik Tel Aviv, kini secara terbuka menyerukan penghentian perang dan percepatan distribusi bantuan kemanusiaan.
Namun, laporan dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) pada Jumat menunjukkan bahwa Israel masih menghambat hampir seluruh pengiriman bantuan ke Gaza.
“Hampir tidak ada makanan siap saji yang masuk ke wilayah yang saat ini menjadi salah satu tempat paling kelaparan di dunia,” ujar juru bicara OCHA.
Sementara itu, Gaza Humanitarian Foundation (GHF), organisasi bantuan swasta yang didukung AS dan disetujui Israel, mengklaim telah menyalurkan 1,8 juta paket makanan dalam sepekan terakhir. GHF juga mengumumkan ekspansi ke lokasi distribusi ketiga dan berencana membuka titik bantuan baru dalam waktu dekat.
Namun, distribusi bantuan dari GHF turut menuai kritik. Beberapa lembaga internasional, termasuk PBB dan sejumlah LSM, menilai distribusi yang dilakukan masih jauh dari mencukupi dan banyak kekurangannya. Kekacauan pun sempat terjadi awal pekan ini ketika ribuan warga Palestina menyerbu titik distribusi, memaksa kontraktor keamanan mundur.
