Karya Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan , Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Yusril mengatakan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Menurut Yusril, pemerintah percaya kepolisian mampu menangani perkara tersebut secara profesional dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kita percaya Bareskrim akan menjalankan tugas secara profesional,” ujarnya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo juga telah memberikan arahan agar proses penegakan hukum dilakukan secara objektif, berdasarkan norma hukum, serta tidak membeda-bedakan pihak yang terlibat.
Yusril menjelaskan, proses penyidikan hingga kini masih berjalan. Penyidik terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti, serta mendalami keterangan para ahli untuk mengungkap perkara tersebut.
Dalam perkembangannya, Yusril menyebut penyidikan tidak hanya berfokus pada dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, tetapi juga mendalami kemungkinan adanya tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP.
Ia menilai dugaan intersepsi terhadap kepala negara perlu dilihat secara lebih luas karena menyangkut kedudukan Presiden sebagai pemegang jabatan tertinggi dalam pemerintahan.
Yusril menggunakan istilah primus inter pares, yang berarti yang utama di antara yang setara, untuk menjelaskan posisi Presiden dalam konteks tersebut. Karena itu, menurutnya, penyidik perlu menelusuri kemungkinan keterkaitan tindakan penyadapan dengan tindak pidana lainnya.
“Sementara ini cukup alasan untuk mengaitkan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi itu dengan pasal-pasal makar dan sekarang memang pendalaman terus dilakukan,” ungkapnya.
Meski demikian, Yusril menyerahkan penjelasan teknis mengenai perkembangan penyidikan kepada Bareskrim Polri. Termasuk di antaranya keputusan mengenai perlu atau tidaknya membuka substansi hasil penyadapan kepada masyarakat.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk mengusut secara mendalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan tim khusus tersebut akan menelaah berbagai informasi yang berkaitan dengan perkara secara cermat dan profesional sesuai ketentuan hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Trunoyudo di Jakarta, Kamis (5/11).
Sementara itu, Komisi III DPR RI yang membidangi penegakan hukum telah menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis (12/11). Pertemuan tersebut diagendakan untuk membahas perkembangan pengusutan kasus, termasuk mengungkap pihak yang diduga menjadi dalang serta motif di balik penyadapan ilegal tersebut.
Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Keempat tersangka yang merupakan personel Polri tersebut diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah pihak sepanjang 2025 hingga 2026. Sasaran yang diduga menjadi korban tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Proses penyidikan diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh rangkaian peristiwa, motif, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
