Karya Indonesia – Gejolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terjadi dibeberapa daerah yang menimbulkan protes dan aksi masyarakat.
Kabupaten Soppeng mengambil Langkah untuk tidak menaikkan PBB dikarenakan kondisi perekonomian belum stabil sehingga rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan pajak.
“Kita tak sama daerah lain yang menaikkan PBB-nya. Di Soppeng, kebijakan itu tidak ditempuh karena melihat kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum stabil,” ujar Kepala BPKPD Kabupaten Soppeng, Drs. Dipa, Rabu (13/8/2025).
Selain itu, Pemkab Soppeng bahkan menggratiskan sejumlah sektor pajak yang menyentuh pedagang kecil.
Bupati Suwardi Haseng menegaskan, pedagang pasar tidak perlu membayar sewa tempat terlebih dahulu. “Yang penting tertib dan mau diatur dulu,” ucap Suwardi saat mengunjungi Pasar Cabbenge, Selasa (12/8/2025).
Langkah berbeda yang diambil Pemkab Soppeng ini dinilai mampu memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil, di tengah gejolak kenaikan pajak di daerah lain.
Diketahui, Kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah memicu gelombang protes masyarakat. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ribuan warga turun ke jalan pada Rabu (13/8/2025), menuntut transparansi pemerintah daerah sekaligus mendesak Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.
Aksi massa dipicu kebijakan kenaikan PBB hingga 250 persen. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berujung ricuh setelah aparat kepolisian menyemprotkan water cannon dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan.
Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Mahasiswa menggelar aksi pada Selasa (12/8/2025), menolak kenaikan PBB-P2 hingga 300 persen yang dinilai tanpa sosialisasi.
Mereka menuding kebijakan tersebut membebani masyarakat di tengah ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.
